Sumber :
- www.antaranews.com
VIVA.co.id - Sejak dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), jumlah pekerja asing yang datang ke Indonesia, khususnya Jawa Timur, semakin banyak.
Baca Juga :
Indonesia Dukung Sentralisasi ASEAN
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Daim, mengatakan berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah pekerja asing yang ada di Jawa Timur mencapai 7.000 orang.
Baca Juga :
Industri Makanan Kemasan Jawara di ASEAN
“Pekerja asing sebanyak itu sebagian besar terkonsentrasi di daerah pinggiran Surabaya, dan Mojokerto,” kata Suli di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Kamis, 3 Maret 2016.
Suli memaparkan, data itu sebenarnya berasal dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Pemprov Jatim. Sehingga, jumlah pekerja asing yang disebutkannya itu hanya merupakan pekerja asing yang terdaftar.
“Jadi yang tidak terdaftar pasti ada lebih banyak lagi, dan bisa mencapai lebih dari 7.000 orang,” ujar Suli.
Para pekerja asing yang tidak mengantongi izin itu rata-rata bersedia menerima upah di bawah pekerja lokal.
“Misalnya kalau pekerja lokal dibayar Rp3 juta, maka para pekerja asing ilegal itu mau hanya dibayar Rp1,5 juta, dan rata-rata juga merupakan pekerja kasar, seperti penjaga toko, maupun buruh pabrik,” kata dia.
Oleh karena itu, Suli mendesak agar pemerintah bisa membuat regulasi yang lebih tegas terkait pekerja asing. Sebab, apabila aturan itu tidak segera dibuat, maka akan semakin banyak pekerja asing yang menggusur lapangan pekerjaan para pekerja lokal.
Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya, Irna Pawanti, menjelaskan Pemkot Surabaya juga banyak menemukan para pekerja asing di sejumlah tempat, antara lain di Pasar Atum.
Irna mengatakan, para pekerja asing itu sebagian besar juga tidak bisa berbahasa Indonesia. “Kami mengetahuinya juga karena tidak sengaja. Sebab, waktu kami memantau kondisi di sana, ternyata ada penjaga toko yang tidak bisa bahasa Indonesia saat menawarkan dagangan. Makanya kami curiga,” kata Suli. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Jadi yang tidak terdaftar pasti ada lebih banyak lagi, dan bisa mencapai lebih dari 7.000 orang,” ujar Suli.
