Sumber :
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id - Wacana relaksasi ekspor mineral mentah yang sempat diembuskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, dikritik banyak pihak.
Baca Juga :
United Tractors Akan Produksi Tambang Emas
Sudirman mengoreksi pernyataannya tersebut dengan mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) malah untuk memperkuat industri minerba.
Ketua Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam Ali, menegaskan bahwa DPR tetap konsisten dengan kebijakan hilirisasi minerba.
Baca Juga :
BPS: Pertumbuhan di Sektor Pertambangan Melambat
Syaikhul malah mendesak agar menteri ESDM membantu percepatan pembangunan smelter.
“Sebaiknya menteri ESDM cari solusi agar smelter yang mangkrak segera selesai dan bisa menyerap hasil tambang. Hilirisasi harus terus jalan. Smelter harus jadi, pemerintah harus ambil inisiatif,” kata Syaikhul, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 3 Maret 2016.
Politisi PKB itu pun mengkritik kebijakan menteri ESDM yang cenderung “membela” PT Freeport Indonesia. Menurut Syaikhul, terdapat 72 smelter yang akan dibangun sampai 2017.
Menurut dia, sebagian besar kemajuan pembangunan smelter masih di bawah 50 persen, termasuk smelter milik Freeport Indonesia.
“Jangan hanya cari solusi untuk Freeport, di luar sana ada puluhan ribu orang tidak bekerja dan ratusan triliun uang tidak berputar akibat belum merampungkan pembangunan smelter,” ujarnya.
Syaikhul minta Sudirman untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan pertambangan yang belum membangun smelter. “Bukan malah memberikan keringanan ke perusahaan tertentu yang tidak jelas progresnya,” ungkapnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
