DPR Desak Menteri ESDM Percepat Pembangunan Smelter

Menteri Perindustrian Saleh Husin didampingi Menteri Sudirman Said dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil di PT Freeport Indonesia, Timika, Papua
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

VIVA.co.id - Wacana relaksasi ekspor mineral mentah yang sempat diembuskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, dikritik banyak pihak. 

 
Sudirman mengoreksi pernyataannya tersebut dengan mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) malah untuk memperkuat industri minerba.
 
Ketua Panitia Kerja (Panja) Minerba Komisi VII DPR RI, Syaikhul Islam Ali, menegaskan bahwa DPR tetap konsisten dengan kebijakan hilirisasi minerba. 
 
Syaikhul malah mendesak agar menteri ESDM membantu percepatan pembangunan smelter.
 
Usai Bertemu Presiden, Ini Suara Hati Sudirman Said
“Sebaiknya menteri ESDM cari solusi agar smelter yang mangkrak segera selesai dan bisa menyerap hasil tambang. Hilirisasi harus terus jalan. Smelter harus jadi, pemerintah harus ambil inisiatif,” kata Syaikhul, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 3 Maret 2016.
 
Antam dan Inalum Kerja Sama Bangun Smelter
Politisi PKB itu pun mengkritik kebijakan menteri ESDM yang cenderung “membela” PT Freeport Indonesia. Menurut Syaikhul, terdapat 72 smelter yang akan dibangun sampai 2017. 
 
Harga Komoditas Anjlok, Raksasa Tambang Ini Bangkrut
Menurut dia, sebagian besar kemajuan pembangunan smelter masih di bawah 50 persen, termasuk smelter milik Freeport Indonesia.
 
“Jangan hanya cari solusi untuk Freeport, di luar sana ada puluhan ribu orang tidak bekerja dan ratusan triliun uang tidak berputar akibat belum merampungkan pembangunan smelter,” ujarnya.
 
Syaikhul minta Sudirman untuk memberikan sanksi tegas kepada perusahaan pertambangan yang belum membangun smelter. “Bukan malah memberikan keringanan ke perusahaan tertentu yang tidak jelas progresnya,” ungkapnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya