11 Perusahaan Ini Siap Kelola Pusat Logistik Berikat

Peresmian ini merupakan realisasi dari paket kebijakan ekonomi jilid II yang diluncurkan pada Oktober 2015.  

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro berharap, peresmian tersebut menjadi langkah konkret pemerintah dalam upaya menurunkan arus biaya barang logistik dalam negeri, serta memangkas waktu bongkar muat (dwelling time) yang terbilang lambat di pelabuhan.

"Pusat logistik di Asia Tenggara itu berada di Malaysia dan Singapura. Padahal, permintaan barang ada di Indonesia. Yang terjadi inefisiensi dan mahalnya biaya logistik. Isu utamanya, bagaimana memudahkan," ujar Bambang, di Kawasan Industri Cipta Krida Bahari, Cakung, Jakarta Utara, Kamis, 10 Maret 2016.

Peraturan PLB ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2015, sebagai revisi dari PP 32 Tahun 2009 tentang Penimbunan Berikat serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat.

PLB sendiri merupakan gudang logistik multi fungsi untuk menimbun barang impor maupun lokal, yang disertai dengan kemudahan fasilitas perpajakan. Mulai dari bebas pungutan pajak pertambahan nilai (PPn), sampai dengan penundaan pembayaran bea masuk.

Bambang pun memastikan, PLB akan berbeda dengan gudang berikat yang selama ini sudah dimiliki oleh Indonesia. 

"Kalau gudang berikat ibarat toko kecil, maka PLB ini semacam supermarketnya. Jadi dia bisa menampung barang milik orang lain."

Di samping itu, Bambang mengatakan, bahwa ada setidaknya 11 perusahaan yang telah diberikan lisensi oleh pemerintah, untuk mengelola PLB yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut, sebelumnya telah di seleksi oleh pemerintah.

"11 perusahaan sudah mendapatkan lisensi untuk mengelola PLB di berbagai sektor," kata Bambang.

Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu ini meminta, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bisa melakukan pengawasan ekstra ketat arus barang yang terjadi di kawasan PLB. Hal ini dibutuhkan, untuk meminimalisir adanya tindak kecurangan yang terjadi.

Berikut 11 perusahaan yang menerima lisensi sebagai pengelola kawasan PLB :