Sumber :
VIVA.co.id - Total penduduk Indonesia saat ini sudah mencapai 250 juta orang. Namun, hampir separuh masyarakat Indonesia masih belum taat akan kewajibannya terhadap negara, terutama dalam hal membayar pajak.
Baca Juga :
Tarif Pajak RI Bakal Diturunkan?
Bahkan dari total jumlah penduduk Indonesia tersebut, hanya 27 juta orang masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan setidaknya ada dua penyebab utama yang menjadi pendorong rendahnya kepatuhan WP terhadap kewajibannya terhadap negara.
Baca Juga :
Ribuaan Orang Padati Sosialisasi Tax Amnesty
"Pertama, sistem pendaftaran yang mengandalkan voluntary (kerelaan). Jadi kalau ketidaktahuan rendah, maka jumlah WP terdaftar akan rendah," ujar Prastowo saat berbincang dengan VIVA.co.id, Kamis 10 Maret 2016.
Faktor kedua, pemerintah dinilai belum menciptakan sistem pendaftaran NPWP yang lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Program ekstentifikasi dan intensifikasi yang digenjot pemerintah dianggap tidak membidik pangsa pasar pajak baru yang sebenarnya jauh lebih dibutuhkan saat ini.
"Ekstentifikasi menjadi formalistik, karena hanya meng-NPWP, tapi tidak menambah potensi pajak. Padahal sumber daya ekstentifikasi bisa untuk fokus ke potensi baru yang besar," kata dia.
Menurut Yustinus, paradigma pemerintah dalam konteks hal ini patut segera dirubah, untuk lebih bergeliat dalam mendekati potensi basis pajak yang baru. Selama pandangan tersebut tidak dirubah, dikhawatirkan akan memengaruhi target penerimaan pajak pada tahun ini.
"Segera koordinasi dengan Kemendagri agar NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan NPWP bisa diintegrasikan. Lalu bikin nomor registrasi tunggal untuk WP Badan. Fokus ke WP OP (Orang Pribadi) non karyawan," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Faktor kedua, pemerintah dinilai belum menciptakan sistem pendaftaran NPWP yang lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Program ekstentifikasi dan intensifikasi yang digenjot pemerintah dianggap tidak membidik pangsa pasar pajak baru yang sebenarnya jauh lebih dibutuhkan saat ini.
