Sumber :
- Arie Dwi Budiawati / VIVA.co.id
VIVA.co.id
- Pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM). Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan langkah-langkah penyelesaian persoalan KUMKM harus lebih terarah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
“Kebijakan pemerintah harus menyeluruh, kendati implementasinya kita sesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Mungkin perlu dipilih sentra-sentra sehingga hasilnya lebih terukur,” kata Darmin, yang dikutip dari laman Kementerian Keuangan, Jumat, 11 Maret 2016.
Menurut Darmin, ada dua kebijakan yang akan dilakukan penyempurnaan. Pertama mempermudah dan menyederhanakan perizinan usaha bagi UMKM.
Dia menjelaskan, hal itu akan dilakukan melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dengan melakukan amandemen terhadap pendelegasian wewenang yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil.
Kedua, pemerintah akan mempermudah pembiayaan start-up berbasis IT yang feasible, namun belum bankable.
“UMKM mempunyai keterbatasan kemampuan dalam beberapa hal seperti pembiayaan, input dan pemasaran. Sehingga diperlukan aggregator yang akan berfungsi untuk meneruskan hal tersebut ke provinsi lain, bahkan ke negara lain dengan didukung oleh IT,” jelas Darmin.
Dia menambahkan, perbaikan itu bertujuan agar implementasi program-program UMKM lebih dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat.
“Pemerintah ingin membantu usaha kecil dan kalau membantu, kami harus membantu dengan benar,” tegas Darmin. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Dia menjelaskan, hal itu akan dilakukan melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dengan melakukan amandemen terhadap pendelegasian wewenang yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil.
