Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - China Development Bank (CDB) beberapa waktu yang lalu, memberikan pinjaman kepada tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, masing-masing sebesar US$1 miliar.
Baca Juga :
Terobos Pendemo, Menteri Rini Naik Motor Patwal
Pinjaman ini ditujukan untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang saat ini tengah digenjot pemerintah. Namun, parlemen justru mempertanyakan langkah tersebut, karena khawatir ada kepentingan lain di balik pinjaman tersebut.
Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, perseroan bersama pemerintah sudah terlebih dahulu mendiskusikan hal ini, sebelum melakukan peminjaman kepada CDB. Pinjaman ini, memang diperuntukkan untuk proyek infrastruktur pemerintah.
"Sekarang uang yang available (tersedia) itu kira-kira Rp400 triliun di negara ini," ujar Budi dalam rapat kerja bersama parlemen di gedung DPR Jakarta, Selasa 15 Maret 2016.
Menurut Budi, dengan besaran jumlah dana yang tersedia, akan sulit bagi perseroan untuk memberikan pinjaman. Apalagi, proyek infrastruktur yang saat ini tengah digeber oleh pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit jika dihitung secara cermat.
Salah satu proyek besar yang sudah dihitung besaran nilainya adalah proyek pembangkit listrik 35.000 Megawatt (MW) yang diyakini membutuhkan dana pembangunan mencapai US$75 juta. Dengan dana yang tersedia, perbankan hanya berfikir secara realistis.
"Saya bisik-bisik sama Ibu Rini (Menteri BUMN), pembangunan itu tidak bisa menggunakan air, atau kopi, tetapi pakai uang," tuturnya.
Belum lagi, lanjut Budi, proyek-proyek skala besar lainnya. Karena itu, perlu adanya suntikan dana dari luar untuk membiayai program pembangunan pemerintah.
"Mau bangun proyek-proyek seperti pelabuhan, atau New Priok uangnya dari mana? Rp400 triliun tidak cukup, maka butuh pinjaman," tegas Budi. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Menurut Budi, dengan besaran jumlah dana yang tersedia, akan sulit bagi perseroan untuk memberikan pinjaman. Apalagi, proyek infrastruktur yang saat ini tengah digeber oleh pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit jika dihitung secara cermat.
