Sumber :
- VIVA.co.id/Fikri Halim
VIVA.co.id - Pinjaman untuk pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta - Bandung akan dicairkan secara bertahap oleh China Development Bank (CDB). Pada tahun ini, pinjaman akan dicairkan sebanyak 30 persen.
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan memaparkan, pencairan akan dilakukan tiga tahap. Sebanyak 30 persen tahun ini, 40 persen pinjaman akan cair pada tahun kedua dan 30 persen pada tahun ketiga.
Diterangkannya, bahwa perjanjian konsesi yang telah ditandatangani dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 16 Maret 2016 akan dijadikan dasar untuk pencairan pinjaman tersebut.
"Nah perjanjian konsesi ini akan kita bawa ke sana (CDB) sebagai dasar untuk kami melakukan utang, untuk pencairannya," kata Hanggoro di Jakarta, ditulis Kamis 17 Maret 2016.
Dijelaskannya, dari total US$5,135 miliar pembiayaan untuk proyek tersebut, sebanyak 75 persennya merupakan pinjaman CDB. Sementara, sisanya akan menjadi tanggungan perusahaan patungan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dengan pihak China.
KCIC menurutnya akan menyerahkan dokumen desain kereta cepat secara keseluruhan pada April mendatang. Saat ini dokumen desain yang sudah diserahkan, desain untuk pembangunan lima kilometer pertama jalur kereta tersebut.
"Kami akan ajukan langsung 137 Km sisanya pada awal April, karena lima km (yang sudah diserahkan) ini kan hanya untuk lokasi groundbreaking, sisanya awal April. jadi selama ini kami mencoba menyiapkan sisa (dokumen)nya, awal April akan kita serahkan semuanya kepada dirjen perkeretaapian," tambah Hanggoro.
Ia menambahkan, bahwa investasi proyek kereta cepat ini juga telah berkurang dari sebelumnya yang ditetapkan sebesar US$5,5 miliar menjadi US,5,135 miliar.
"Karena jaraknya lebih pendek, kalau dulu kan dari Gambir ke Gedebage, sekarang dari halim ke tegal luar, jadi berkurang," kata dia.
Halaman Selanjutnya
Dijelaskannya, dari total US$5,135 miliar pembiayaan untuk proyek tersebut, sebanyak 75 persennya merupakan pinjaman CDB. Sementara, sisanya akan menjadi tanggungan perusahaan patungan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dengan pihak China.
