Sumber :
- www.railwaygazette.com
VIVA.co.id - Kementerian Perhubungan telah memberikan izin konsesi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung kepada PT Kereta Cepat Indonesia-China selaku penggarap proyek tersebut. Dalam minggu ini, izin usaha dan pembangunan pun bisa segera diberikan.
Baca Juga :
Soal Kereta Cepat, Menhub Budi Tak Mau Gegabah
Deputi Bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Luky Eko Wuryanto mengimbau kepada seluruh stakeholder proyek itu, agar memperhitungkan secara matang perencanaan pembangunan proyek itu.
Berkaca dari pengalaman, perencanaan suatu proyek menjadi salah indikator utama dalam setiap pembangunan infrastruktur, guna meminimalisir risiko yang terjadi. Bahkan, mengantisipasi jika nantinya proyek tersebut mangkrak di tengah jalan.
"Proyek seperti ini harus benar-benar matang, dan tidak boleh di-drive oleh kepentingan-kepentingan tertentu," ujar Luky saat berbincang dengan VIVA.co.id beberapa waktu yang lalu di kantornya.
Luky mencontohkan, di Taiwan misalnya, sebelumnya pernah mencoba untuk menggarap proyek kereta cepat dengan skema pembiayaan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yakni, tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Awalnya itu diharapkan swasta, tapi pada akhirnya pemerintah (Taiwan) yang harus turun tangan. Tapi proyek itu jadi mahal sekali, karena harus di-bailout pemerintah," katanya.
Luky yang baru saja didaulat menjadi Wakil Presiden Bidang Administrasi Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) ini berharap, kejadian yang dialami oleh Taiwan tidak menghampiri pemerintah Indonesia. Karena itu, perencanaan yang matang sangat dibutuhkan.
"Mangkrak atau tidak, kita lihat saja nanti. Tapi yang ingin saya tekankan, (proyek) ini tidak bisa dibuat main-main karena setiap orang melihat," tegas Luky.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Luky mencontohkan, di Taiwan misalnya, sebelumnya pernah mencoba untuk menggarap proyek kereta cepat dengan skema pembiayaan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yakni, tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
