- ANTARA FOTO/Septianda Perdana
VIVA.co.id - Para ketua umum asosiasi mengusulkan, agar pemerintah mewajibkan semua perusahaan jasa kebersihan dan laundry (binatu) untuk mengalokasikan 10-20 persen pekerja tersertifikasi dalam setiap usahanya. Hal itu dilakukan untuk memastikan kualitas kerja yang kompeten, guna menghadapi persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA).
Mereka adalah para Ketua Umum asosiasi dari Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (APKLINDO), Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia, Asosiasi Profesi Laundry Indonesia (APLI), dan Asosiasi Laundry Indonesia (ASLI).
"Sekitar 70 persen hingga 80 persen dari keseluruhan biaya jasa kebersihan dialokasikan untuk SDM (sumber daya manusia). Sehingga, penting untuk memiliki harga satuan pekerjaan jasa kebersihan yang terstandar untuk mencegah persaingan yang tidak sehat dan kecurangan cara pengupahan tenaga kerja," kata Ketua Umum APKLINDO, H.M. Shiddiq dikutip dari siaran persnya di Jakarta, Selasa 22 Maret 2016.
Diutarakannya, kewajiban mengalokasikan 10 persen hingga 20 persen pekerja tersertifikasi dalam setiap proyek pekerjaan juga akan memastikan kualitas pekerjaan, sekaligus memberi peluang kerja yang lebih baik bagi para SDM yang sudah tersertifikasi kompetensinya.
Seruan dari Ketua Umum APKLINDO ini disampaikan menanggapi keinginan sebagian pengelola properti rumah sakit, sekolah, gedung perkantoran, dan lainnya yang menginginkan harga jasa kebersihan yang semurah-murahnya. Karena, biaya terbesar untuk jasa kebersihan adalah pada SDM, maka bisa dipastikan bahwa upah pekerja yang idealnya sesuai upah minimum provinsi itulah yang pertama yang dikorbankan.
Sementara itu, Ketua Umum APLI, Wasono Raharjo menyatakan, para karyawan profesi binatu di hotel dan rumah sakit umumnya mendapat pelatihan berkala dan difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi, sehingga mereka memiliki daya tawar yang cukup baik saat berhadapan dengan pemberi kerja.
"Bahkan, fenomena yang terjadi belakangan ini adalah banyak manager laundry yang ditarik bekerja di luar negeri karena keterampilannya di bidang manajemen laundry," katanya.
Namun, jasa binatu yang sedang merebak di perkotaan saat ini yaitu binatu kiloan masih belum memiliki standarisasi, baik dari segi manajemen pekerjaan maupun kualitas hasil binatunya. Hal itu membuat konsumen harus pandai-pandai memilih laundry sesuai ekspektasinya supaya tidak dirugikan.
Ketua Umum ASLI, Apik Primadya mengusulkan, agar setiap pengusaha binatu komersil seperti laundry kiloan diwajibkan untuk memiliki sertifikasi laundry sebagai salah satu persyaratan izin usaha.
"Kewajiban sertifikasi bagi pengusaha hingga karyawan laundry akan memberi standarisasi dan kualitas kerja yang lebih baik. Pada akhirnya, konsumen juga akan diuntungkan, karena kebersihan pakaian mereka akan lebih terjamin," kata Apik. (asp)
Tingkat Keyakinan Konsumen RI Menurun Tajam, Ungkap Survei
Prospek ketenagakerjaan merupakan pendorong utama penurunan itu.
