VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah melihat ada upaya pelemahan dari pejabat di Indonesia terkait komitmen kebangsaan dan komitmen sejarah Indonesia yang terpatri dalam pembukaan UUD 45 yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Untuk itu dirinya memandang rakyat Indonesia perlu mendapatkan klarifikasi dari para wartawan senior yang bertemu dengan PM Israel Benyamin Netanyahu beberapa hari lalu.
“Hal ini penting diketahui agar bisa menjadi dasar untuk memahami seberapa jauh sebenarnya upaya pelemahan komitmen bangsa dari pejabat di Indonesia. Oleh karena itu publik penting mendapatkan klarifikasi dari para wartawan senior yang bertemu dengan Benyamin Netanyahu. Sebelumnya soalnya sudah muncul isu-isu terkait hubungan Indonesia dan Israel seperti adanya pemberian visa kepada atlet Israel ke Indonesia dan juga isu adanya pertemuan utusan pemerintah Israel di Indonesia yang membuat komitmen Menlu harus berkunjung ke Israel jika ingin berkunjung ke Palestina,” ujar Fahri ketika dihubungi, Selasa 30 Maret 2016.
Selain itu bukti pernyataan dari pihak Israel yang mengatakan bahwa mereka selama ini sudah memiliki partner dagang dan pernyatan Netanyahu bahwa dirinya memiliki teman di Indonesia walau hanya melalui facebook.
”Kalau Netanyahu mengatakan punya teman di Indonesia meski katanya hanya di facebook, tapi dia adalah pemimpin Israel dan dia tidak akan sembarangan berteman dengan orang biasa. Itu menandakan kita bobol. Artinya komitmen kebangsaan kita untuk menjaga komitmen sejarah dan menjaga perasaan Palestina melemah,” kata Fahri.
Persoalan hubungan Indonesia dan Israel menurut Fahri sudah tegas dikatakan dalam pembukaan konstitusi. Selama Israel menjajah Palestina dan tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara maka tidak perlu ada tawar menawar atau isu membina hubungan bilateral. Namun sayangnya isu ini terus muncul sebagai gangguan.
”Bangsa ini kan jadi mempertanyakan kok isu seperti ini muncul terus seperti ada provokasi. Masalah komitmen kebangsaan ini tidak bisa ditawar-tawar. Seluruh rakyat Indonesia harus memilik komitmen yang sama. Bung Karno sebagai pendiri bangsa menyebut bahwa kita berhutang kepada kemerdekaan Palestina. Oleh sebab itu, persoalan mendukung Palestina dan menentang penjajahan Israel tidak ada perdebatan dan sudah final karena tertulis dalam UUD yang menjadi sumber hukum tertinggi bangsa ini,” ujar Politisi PKS ini lagi.
Terkait dengan sikap para wartawan sendiri, Fahri mengingatkan bahwa memang tidak ada larangan bagi orang Indonesia untuk bertandang ke Israel asalkan tidak menggunakan pasport hitam atau biru. Namun menurutnya para wartawan harus memahami pesan sejarah isi dari UUD bahwa kita tidak mengakui negara Israel. karena itu para wartawanlah yang diharapkan selalu menyampaikan pesan tersebut ke masyarakat.
“Pertemuan dengan Netanyahu dengan para wartawan Indonesia seharusnya tidak dilakukan untuk menunjukan Indonesia tidak mengakui Israel karena konstitusi Indonesia melarang kita mengakui penjajah.
Tetapi karena pertemuan itu terjadi, maka tentunya masyarakat akan bertanya-tanya bahwa ada agenda-agenda tersebunyi dalam kunjungan mereka dan mereka bekerja untuk kepentingan tertentu karena faktanya Netanyahu sendiri berharap mereka sebagai penyampai pesan kepada bangsa," ujarnya. (rin)
