Komisi II Akan Tanyakan "Surat Sakti" Menteri Yuddy

Politikus Partai Golkar, Rambe Kamarulzaman.
Sumber :

VIVA.co.id – Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarul Zaman menanggapi kabar adanya surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) kepada Kementerian Luar Negeri RI dengan materi permintaan agar Konsulat Jenderal RI di Sydney memfasilitasi anggota DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, saat berkunjung ke sana bersama keluarganya pada 24 Maret-2 April 2016.

Lembaga Survey Rangkap Jabatan Merupakan Kejahatan Demokrasi

Menurut Rambe Kamarul Zaman, hal yang menjadi persoalan mendasar adanya surat pemberitahuan itu.

"Yang jadi persoalannya adalah surat pemberitahuannya. Kan kalau sekedar memberitahukan saja itu boleh saja. Ada kolega saya mau berkunjung ke Australia cukup, tapi isi suratnya membahas lebih jauh. Itu seharusnya sekedar pemberitahuan saja. Kalau begitu gak salah gak ada penyimpangan kewenangan," ujarnya di Gedung Nusantara III DPR RI, Jumat 1 April 2016.

Komisi II Minta Bawaslu Perketat Aturan Black Campaign

Ia menjelaskan, dalam rangka meminta lebih lanjut itu, ia mengaku tidak mau berkomentar lebih jauh, silahkan dinilai sendiri.

"Saya tidak mau lebih jauh. Silahkan nilai cocok atau tidak. Kita akan tanyakan itu saat masa sidang akan datang," katanya.

Komisi II Sesalkan Kebijakan Kemendagri Tunda DOB 2016

Seperti diketahui, surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kemenpan-RB, Dwi Wahyu Atmaji, untuk ditembuskan kepada Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi, Dubes RI untuk Australia di Canberra, dan Konjen RI di Sydney.  (rin)

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy

101 Pilkada Pada Februari 2017 Memiliki Potensi Konflik

Peran dari DKPP harus dioptimalkan sejak awal.

img_title
VIVA.co.id
10 Oktober 2016