Genjot Pertumbuhan, Ini Permintaan Kadin pada Pemerintah

Ketua Umum Kadin, Rosan P Roeslani.
Sumber :
  • Dokumentasi Kadin

VIVA.co.id - Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah bisa memaksimalkan potensi industri yang ada di dalam negeri, untuk kembali menggeliatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Produk UKM Pedesaan Masih Kesulitan Promosi
 
Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan, ada beberapa hal harus dijadikan skala prioritas oleh pemerintah dalam upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Salah satunya, adalah deindustrialisasi.
Jokowi: Tax Amnesty Jadi Jawaban Merebut Dana Investasi
 
"Kita banyak industri strategis yang bisa didorong. Kita harus membangun industri, karena tidak ada satu negara yang bisa berkembang tanpa memiliki industri yang sehat dan kuat," ujar Rosan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa 5 April 2016.
Disindir Jokowi Soal Anggaran, Ini Kata Gubernur Aher
 
Menurut Rosan, potensi di berbagai sektor industri dalam negeri hingga saat ini berpeluang untuk terus berkembang. Selain karena faktor sumber daya yang sudah memadai, ditambah juga dengan rangkaian kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing pos kementerian/lembaga.
 
Rosan mencontohkan, kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam memberantas penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh pihak asing, dan pada akhirnya memberikan kerugian bagi Indonesia.
 
"Kebijakan Ibu Susi harus diacungi jempol. What next? Mari kita bangun industri berbasis kemaritiman, dan memang harus dicanangkan bersama," katanya.
 
Selain itu, perkembangan bisnis e-commerce pun menjadi sorotan Rosan. Dia meyakini, sektor tersebut mampu berbicara banyak dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Rosan berharap, sektor potensial ini dapat dilihat pemerintah sebagai salah satu upaya menggenjot pertumbuhan.
 
"Kita harus apresiasi, karena banyak anak muda yang berbakat. Karena ini industri baru, jangan diberikan pajak dong. Seharusnya justru diberikan insentif," tuturnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya