VIVA.co.id – Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mendorong agar pembangunan infrastruktur di Papua Barat untuk dipercepat. Hal itu disampaikan Hafisz usai melakukan Kunjungan Kerja ke Kampung Wisata Arborek, Raja Ampat, Papua Barat, belum lama ini.
“Percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Barat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian dampak dari konektivitas dan minimnya infrastruktur yang selama ini memicu disparitas harga-harga barang konsumsi dan non konsumsi dapat diminimalisir,” ujar politisi dari Fraksi PAN.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembangunan jalan, karena saat ini tujuan pembangunan jalan adalah untuk percepatan pelayanan infrastruktur sosial dasar masyarakat dan peningkatan infrastruktur wilayah, sehingga dengan begitu dapat mendekatkan sentra-sentra produksi dengan kawasan industri yang berpola hilirisasi seperti yang sedang dikembangkan di Teluk Bintuni saat ini.
Politisi dari Fraksi PAN ini juga menilai bahwa jalan penghubung di Papua Barat masih belum memadai dan belum layak, sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi. “Prasarana jalan yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten dan antar ibukota kabupaten belum memadai. Hal ini dikarenakan letak geografis kota-kota/desa-desa yang berkembang berada di pesisir laut yang dikelilingi oleh hutan-hutan, rawa-rawa, sungai-sungai serta pegunungan yang sulit ditembus oleh kendaraan bermotor biasa,” katanya.
Anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I ini juga menyebutkan bahwa infrastruktur di Papua Barat ini sangat kecil sekali dan faktor ini yang menghambat pembangunan. “Orang mau investasi takut, orang mau membuka kawasan tidak ada listrik dan tidak ada jalan,” katanya.
Padahal sebagaimana diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menganggarkan Rp10 triliun untuk pengembangan infrastruktur di Papua, dari jumlah itu sebesar Rp6 triliun dialokasikan untuk Provinsi Papua dan Rp4 triliun untuk Provinsi Papua Barat.
Sementara, dari APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Papua Barat dialokasikan sebesar Rp955 miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp759 miliar diperuntukkan untuk pembangunan jalan.
Tidak hanya jalan, pembangunan sarana dan prasarana lain yang akan memberikan multiplier efek pada perekonomian Papua Barat juga perlu digiatkan.
“Untuk itu perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara Kementerian terkait, Pemda, BUMN dan pihak Swasta,” katanya.(www.dpr.go.id)
