Sumber :
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id - Terkait dengan perubahan asumsi sejumlah indikator dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) tahun 2016, yang akan diajukan pemerintah kepada DPR-RI pada Mei mendatang, pemerintah juga melakukan perubahan pada sisi belanja negara.
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan di sisi belanja, rencananya belanja kementerian/lembaga turun dari Rp784 triliun menjadi Rp738 triliun, atau turun Rp45,5 triliun. Sedangkan belanja nonkementerian/lembaga diperkirakan naik Rp9,6 triliun.
“Tadi menyambung yang disampaikan Pak Seskab (Sekretaris Kabinet, Pramono Anung), di dalam penurunan Rp45,5 triliun untuk belanja kementerian/lembaga, ada penghematan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp50,6 triliun, tapi juga ada tambahan belanja untuk keperluan yang mendesak sebesar Rp5,2 triliun,” ungkap Bambang, dikutip pada laman Sekretariat Kabinet, Kamis, 7 April 2016.
Penghematan sebesar Rp50,6 triliun itu, menurut Bambang, diharapkan bisa dicapai dengan efisiensi belanja operasional (belanja perjalanan dinas, paket rapat, paket pertemuan), kemudian belanja jasa (pembayaran listrik, telepon, air serta jasa lainnya), serta pembangunan gedung baru.
“Dari efisiensi ini diharapkan bisa dihemat sekitar Rp22,5 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga,” ujarnya.
Kemudian, sisanya diharapkan dari efisiensi belanja lainnya. Bambang menunjuk contoh belanja pemeliharaan maupun pengadaan peralatan kantor, belanja iklan, belanja modal non-infrastruktur, gedung kantor, serta kendaraan operasional maupun kendaraan dinas dari kementerian.
“Kemudian juga kami harapkan ada penghematan di belanja bantuan sosial, serta kegiatan prioritas dan pendukung yang setelah dikaji ulang itu ternyata tidak mendesak, itu bisa ditunda,” papar Bambang.
Pemerintah juga berharap ada penghematan dari hasil lelang, terutama dari hasil lelang proyek-proyek infrastruktur.
Kemudian juga hasil optimalisasi mengurangi honorarium kegiatan, serta menunda sebagian belanja yang diperkirakan tidak akan bisa dieksekusi pada tahun ini.
“Itu adalah program penghematan yang harapannya yang tahap kedua itu bisa Rp29,2 triliun, sehingga total Rp50,6 triliun,” jelasnya.
Dia menuturkan, pemerintah juga akan melakukan penghematan atau di sisi subsidi bahan bakar minyak, khususnya untuk elpiji yang diharapkan bisa berkurang sampai Rp23,8 triliun.
“Tapi tentu saja ada tambahan subsidi listrik, karena penyesuaian harga untuk kelas 900 MW masih ditunda sampai bulan Juli,” paparnya.
Kemudian yang lainnya, ujar Bambang, transfer ke daerah berkurang Rp12 triliun. Hal itu karena dana bagi hasilnya turun sesuai dengan perubahan harga migas maupun harga bahan tambang.
Terakhir, terkait dana alokasi khusus (DAK), baik fisik maupun non fisik, diharapkan ada penghematan Rp8,3 triliun. Selain itu, ada dana tambahan yang akan dikeluarkan untuk infrastruktur di Papua.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
“Dari efisiensi ini diharapkan bisa dihemat sekitar Rp22,5 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga,” ujarnya.
