Pemerintah Tak Sigap Tangani Dana di Negeri Surga Pajak
- http://www.abc.net.au/
VIVA.co.id – Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengkritisi pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang menyebut bahwa ada Rp11.400 triliun uang warga Indonesia yang ditempatkan di negara asing.
Menurut Prastowo, jika memang dana tersebut benar adanya, ia mempertanyakan langkah pemerintah yang tidak sigap terhadap potensi yang selama ini bisa dikontribusikan kepada penerimaan negara.
“Terlalu bombastis bilang ada dana di tax haven (negara suaka pajak) sebesar Rp11.000 triliun. Kenapa tidak dilakukan penegakan hukum dari dulu,” kata Prastowo saat ditemui di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Sabtu 9 April 2016.
Berdasarkan penghitungannya, meskipun pemerintah memiliki data yang kuat, namun bukan berarti semua dana yang diparkir di luar negeri bisa masuk ke negara dengan mudah. Prastowo mencontohkan, Indonesia bisa mengambil contoh dari negeri Pizza, Italia.
“Italia itu data akuratnya cuma 20 persen. Katakanlah kita Rp11.000 triliun. Kalau pulang (masuk ke negara) paling Rp1.000 triliun. Saya tidak yakin, Rp500 triliun pun sudah bagus,” tuturnya.
Apalagi lanjut Prastowo, jika semua dana tersebut masuk ke Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap stabilisasi nilai tukar rupiah. Rupiah berpotensi menguat karena adanya dorongan dana tersebut, eskpor dalam negeri pun tidak aka kompetitif.
“Kita belum bisa menampung uang. Mau imbal hasil apa? SUN (Surat Utang Negara) kita space cuma Rp300 triliun. Janga terlalu bombastis,” katanya.
DPR Minta UU Satu Data Dipakai untuk Kejar Wajib Pajak, Tapi Jangan Menyasar Usaha Kecil
DPR mendorong Kemenkeu memanfaatkan UU Satu Data untuk mengoptimalkan pajak dari sektor tambang, sawit, manufaktur, dan platform digital tanpa membebani usaha kecil.
