Panja BPIH Akan Lanjutkan Pembahasan dengan Kemenag
- theguardian.com
VIVA.co.id – Anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu mengatakan Panja BPIH (biaya penyelenggaraan ibadah haji) Komisi VIII DPR RI saat ini sedang bekerja keras dan bersungguh-sungguh untuk menuntaskan pembahasan BPIH 2016.
Menurutnya ada banyak dinamika di dalam rapat internal Panja. Salah satu isu yang sempat merebak dan mendapat sorotan adalah soal evaluasi keuangan haji 2015. Dalam rapat terakhir, panja BPIH menyepakati akan melanjutkan pembahasan BPIH bersama Kemenag setelah evaluasi keuangan tersebut selesai.
"Ini berawal dari laporan keuangan haji yang disampaikan ke Komisi VIII beberapa waktu lalu. Di dalam laporan itu, ada banyak komponen penggunaan anggaran yang dinilai melanggar kesepakatan DPR dan Kemenag. Bahkan, sebagian anggota menilai bahwa keuangan itu merugikan keuangan haji hingga mencapai lebih dari Rp1 triliun," ujarnya dalam pesan tertulis, Senin 18 April 2016.
Ia menambahkan, meskipun telah mendapat penjelasan dari Kemenag, namun Komisi VIII belum bisa memahami dan menerimanya. Sebagai tindak lanjut, Komisi VIII membentuk Panja evaluasi penggunaan keuangan haji 2015.
"Dengan adanya Panja itu, rapat-rapat BPIH dengan Kemenag terpaksa ditunda. Pasalnya, seluruh anggota Panja menyepakati bahwa BPIH baru bisa dituntaskan jika evaluasi keuangan itu telah jelas," ujar Politisi Demokrat ini.
Ia juga menuturkan, persoalan laporan keuangan memang menjadi sangat penting. Itulah sebabnya mengapa Komisi VIII melakukan konsultasi dengan BPK terkait dengan temuan Komisi VIII dalam laporan keuangan tersebut.
"Ada kesamaan pandangan di antara seluruh Anggota Komisi VIII untuk membersihkan berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan haji. Masyarakat perlu mengetahui bahwa jika terjadi keterlambatan penetapan BPIH, itu bukan karena Panja BPIH tidak sungguh-sungguh. Itu hanya semata-mata karena laporan keuangan yang disampaikan ke DPR penuh dengan tanda tanya," katanya. (Web)
Sabet Opini WTP ke-8, BPKH Tegaskan Pengelolaan Dana Haji Transparan dan Akuntabel
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menorehkan prestasi dalam tata kelola keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk tahun 2025.
