VIVA.co.id – Komisi VIII DPR RI kecewa dan prihatin melihat pembangunan asrama haji embarkasi Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang berlokasi di Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Jum'at 22 April 2016. Pasalnya, asrama haji embarkasi Provinsi Sumbar yang pembangunannya ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Syaifuddin, tepatnya hari Senin (11 Mei 2015) dan ditargetkan selesai tahun 2017.
Pembangunan diatas lahan seluas 10 hektar are, itupun direncanakan dalam tahun ini sudah rampung 90 persen. Namun apa yang ditemui rombongan Komisi VIII DPR RI saat meninjau langaung kelokasi, ternyata hanya tonggak-tonggak dan rangka bangunan saja yang terlihat.
Anggota Komisi VIII DPR, Mhd Asli Chaidir (F-PAN) menanyakan kendalanya apa sebenarnya. Apakah kontraktor tidak benar atau bagaimana. "Anggaran pembangunan sudah ada sebesar Rp 100 Miliyar, koq cuma hanya tonggak-tonggak tiang yang berdiri," ujarnya dengan menambahkan, ini perlu dipelajari dan didalami, kenapa bisa terbengkalai pembangunan ini.
Sedangkan anggota Komisi VIII DPR Itet Tridjajati Sumarjianto dari F-PDIP menanyakan bagaimana dengan Amdalnya. " Anggaran untuk pembuatan Amdal pasti ada ' kan," kata dia.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumbar, Salman K Memed mengutarakan, pembangunan asrama haji terhenti karena pihak kontraktor PT. Ratu Karya (PT RK) tidak membayarkan kewajibannya kepada masyarakat Sungai Buluh terkait pengadaan material bangunan dan gaji pekerja. Di sisi lain, anggaran yang awalnya dianggarkan Rp100 miliar namun hanya bisa terserap setengahnya.
Lebih lanjut Salman menjelaskan, proses perencanaan serta persiapan hingga persoalan Amdal memakan waktu yang panjang, hingga menyisakan waktu penyelesaian pembangunan hanya tiga bulan. "Dengan waktu yang hanya tersisa tiga bulan ini, anggaran yang bisa terserap hanya Rp48 miliar, dan sisa anggaran itu dikembalikan ke kas negara," ujarnya.
Sementara ditempat yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan asrama haji, Efrizal menjelaskan pokok permasalahannya. Menurutnya, semua upaya sudah dilakukan Kementerian Agama Provinsi Sumbar untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini, termasuk memfasilitasi pertemuan antara pihak leveransir dengan kontraktor. Hutang kontraktor yang mencapai Rp14 miliar sudah dibayarkan berupa cek. Tapi cek tersebut tidak bisa dicairkan dengan alasan terjadi pergantian Direktur BRI sebagai bank penjamin sehari sebelum batas akhir pencairan cek. Sehingga Kepala BRI Cabang Soekarno-Hatta sebagai tempat pencairan cek tidak berani menguangkan cek tersebut.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Deding Ishak setelah mendengarkan penjelasan dari Kakanwil Kemenag Provinsi Sumbar dan PPK pembangunan asrama haji, berjanji akan membantu menyelesaikan permasalahan ini. "Nanti akan kami undang dan duduk bersama antara pihak-pihak terkait guna menyelesaikan permasalahan ini agar tidak berlarut-larut," ujarnya.
Mengenai proses pengadaan pembangunan, sambungnya, tidak ada permasalahan karena semua sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. "Tinggal menyelesaikan permasalahan antara kontraktor dengan leveransir saja," katanya.
Terkait kelanjutan pembangunan asrama haji, Komisi VIII DPR akan membahas untuk mengusahakan tambahan anggaran di tingkat Pusat agar pembangunan asrama haji ini bisa selesai. Memang ini proyek monumental dengan biaya yang cukup besar, tentu kita menekankan proses transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan proyek ini jangan sampai menimbulkan masalah. "Insya Allah, akan memberi manfaat bagi umat Islam di Provinsi Sumbar ini," katanya.
Tim Kunjungan Spesifik Komisi VIII dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Deding Ishak, didampingi Wakil Ketua Komisi VIII Ledia Amaliah dan anggota Komisi VIII lintas fraksi yakni Itet Tridjajati Sumarjianto dan Agus Susanto (F-PDIP), Firmandez (F-PG), Anda (F-Gerindra), Khatibul Umam Wiranu (F-PD), Mhd Asli Chaidir (F-PAN), Arzeti Bilbina (F-PKB), Achmad Mustaqim (F-PPP). (www.dpr.go.id)
