Jokowi Minta Jajarannya Siap-siap Tampung Modal Masuk

Presiden Joko Widodo di Kantor Pusat Uni Eropa, Brussels, Belgia.
Sumber :
  • REUTERS/Francois Lenoir

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo memimpin langsung rapat kabinet terbatas membahas Rancangan Undang Undang (RUU) tentang pengampunan pajak atau tax amnesty yang sedang dibahas bersama DPR. Dalam pengantarnya, Jokowi menegaskan, pemerintah menghargai proses legislasi di dewan.

img_title Purbaya: Perlindungan Hukum ke Investor Patriot & Merah Putih Bond Beda dengan Tax Amnesty

"Tetapi, perlu saya sampaikan bahwa posisi pemerintah terkait tax amnesty sangat jelas. Pemerintah ingin tax amnesty bermanfaat nyata bagi kepentingan nasional, rakyat kita, terutama dalam penerimaan negara," ujar Jokowi, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 25 April 2016.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Selain itu, Jokowi yakin dengan tax amnesty ini ke depannya akan menambah data wajib pajak di Indonesia. Pemerintah ingin repatriasi modal perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia, dari luar disimpan di dalam negeri. Upaya itu agar likuiditas keuangan semakin deras mengalir. 

img_title Purbaya Minta WNI Pemilik Harta di Luar Negeri Pulangkan Asetnya dalam 6 Bulan, Ini Konsekuensinya

"Dengan atau tanpa tax amnesty dan repatriasi, reformasi perpajakan terus dilakukan," katanya.

Jokowi juga meminta penegakan hukum terhadap wajib pajak, tidak dihentikan. "Terutama kalau ditemukan data baru mengenai ketidakbenaran dalam pelaporan pajak dalam pengampunan tersebut," tutur Jokowi. 

img_title Tak Berniat Jalankan Lagi Tax Amnesty, Purbaya: Kecuali Ada Perintah dari Presiden

Terlepas dari kapan tax amnesty ini akan disetujui di DPR, Jokowi meminta para menteri terkait untuk bersiap. Sebab, bila disetujui arus modal asing akan deras masuk ke Indonesia. 

"Apabila nantinya UU tax amnesty disetujui dewan, kita juga ingin secepatnya siapkan instrumen investasi apa yang harus dipersiapkan bila arus uang masuk itu benar-benar pada posisi masuk berbondong-bondong," ujar Jokowi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Koordinasi dengan otoritas keuangan lainnya di luar pemerintah juga harus ditingkatkan. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menurut Presiden, sudah berkomitmen untuk mengawal kebijakan pemerintah ini. 

"Bappenas, BKPM, dan kementerian lain terkait menyiapkan. BUMN juga menyiapkan investasi langsung yang bisa dimasuki, kalau arus uang masuk itu berbondong-bondong kembali ke negara kita," ungkap Jokowi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya: Selama Saya Jadi Menteri Keuangan Tak Ada Tax Amnesty

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memastikan selama pihaknya menjadi Menteri maka tidak akan ada tax amnesty atau pengampunan pajak dan lebih memilih merapikan tax collection

img_title
VIVA.co.id
3 September 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut