Kemudahan Investasi RI Dibidik Lembaga Internasional
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa 10 Mei 2016, menerima kunjungan delegasi lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P) Rating Services. Presiden melalui jajaran kabinetnya, memaparkan berbagai reformasi struktural yang sudah dilakukan.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, kemudahan dalam berinvestasi di dalam negeri, dan revisi daftar negatif investasi (DNI) yang terangkum dalam paket kebijakan ekonomi, merupakan hal-hal yang disampaikan di depan jajaran delegasi S&P.
"(Misalnya) One Stop Service. Reformasi kedua itu, izin investasi tiga jam. Sedangkan yang ketiga itu adalah klik, di mana investor bisa langsung investasi di 14 kawasan industri. Itu yang kami sampaikan," kata Franky, saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta.
Menurut Franky dalam dua hari ke depan, delegasi S&P akan menyambangi kantor BKPM. Kunjungan itu, akan dimanfaatkan untuk menjelaskan persepsi investor yang mulai membaik terhadap perekonomian dalam negeri.
"Tahun 2014, ada sekitar 10.500 titik projek investasi. Maka, tahun 2015 sudah naik menjadi 22 ribu. Artinya, ada kepercayaan untuk menanam. Kasus mereka juga kami fasilitasi. Itu salah satu yang akan kami sampaikan," ujar dia.
Sebagai informasi, sampai saat ini, hanya S&P yang belum meningkatkan rating Indonesia sebagai negara layak investasi (investment grade). Sebelumnya, dua lembaga pemeringkat internasional lainnya seperti Fitch Rating dan Moody's telah menyematkan rating tersebut sejak 2012 lalu. (asp)
Budi Arie Tegaskan Pernyataan soal 'Percepatan Pemilu' Bukan Sikap Jokowi
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi menjelaskan pernyataannya soal kemungkinan percepatan Pemilu yang disampaikan dalam kegiatan bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
