- VIVA.co.id / Renne Kawilarang
VIVA.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan bahwa akselerasi program infrastruktur yang saat ini tengah digenjot, tidak akan terlalu terpengaruh oleh penghematan dan pemotongan anggaran belanja di hampir seluruh pos kementerian/lembaga (KL), yang sebesar Rp50,01 trilun.
“Ya, enggak dong (menganggu pembangunan infrastruktur),” kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu malam, 18 Mei 2016.
Dari jumlah tersebut, penghematan paling terasa berada di pos belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, karena anggarannya dipangkas sebesar Rp8,49 triliun, atau menjadi yang paling besar diantara kementerian/lembaga lainnya.
Padahal, mayoritas program prioritas pembangunan infrastruktur berada di ranah kementerian tersebut.
Menurut Askolani, efisiensi belanja operasional memang menjadi tujuan utama pemerintah. Apalagi, pagu yang dialokasikan untuk Kementerian PUPR memang terbilang cukup besar.
“Proses tender sudah dari awal, artinya sudah bisa dihemat. Kami fokus utama ke belanja operasional, jadi tidak menghambur-hamburkan uang,” katanya.
Berkaca dari pengalaman selama ini, Askolani mengatakan, efisiensi penghematan belanja ini bisa mendorong akselerasi serapan anggaran kementerian/lembaga terkait, karena pos belanja yang dihemat sudah pasti dapat dioptimalisasi dengan baik.
“Kalau tidak dipotong, natural belanja akan tetap di 90-92 persen. Tetapi, sekali kita hemat belanja, (serapan) mereka bisa di atas 95 persen. Ini memacu KL untuk membelanjakan uang mereka secara optimal,” kata dia. (asp)
DPRD DKI Protes Penerima KJMU Dipangkas, Diduga karena Anggaran Disunat
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP Ima Mahdiah menduga pemangkasan atau revisi penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) karena ada pemotongan anggaran
