- U-Report
VIVA.co.id – Indonesia sudah memasuki era pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini. Sertifikasi pekerja dinilai sangat penting sebagai acuan kredibilitas seseorang untuk mengukur keterampilan dibidang profesi, atau pekerjaan untuk dapat bersaing secara global.
Center Director EF English First, Mahardika Halim mengungkapkan, tenaga kerja Indonesia dinilai kurang terampil, lantaran tidak memiliki sertifikasi profesi sebagai bukti kelayakan untuk bisa sejajar dengan para profesional di negara lain.
"Salah satu penyebab tenaga kerja terampil kurang, disertifikasi. Kita harus punya satu sertifikat," kata dia di Jakarta, Jumat 20 Mei 2016.
Mahardhika mengungkapkan, rasio keterampilan tenaga kerja Indonesia sangat jauh dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan Asean. Dari 1.000 orang angkatan kerja, tenaga kerja yang terampil di Indonesia hanya 4,3 persen. Sementara itu, di Singapura, bisa mencapai 34,7 persen, Malaysia 32,6 persen, dan Filipina sebanyak 8,3 persen.
"Indonesia hanya 4,3 persen tenaga kerja yang terampil, sisanya buruh kasar," tuturnya.
Mahardhika menjelaskan, MEA sendiri merupakan pasar tunggal, di mana aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik, dan akrab modal yang lebih bebas. Sementara itu, per satu persen kenaikan Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) hanya menyerap 300 ribu tenaga kerja.
"Data BPS (Badan Pusat Statistik) 2016, dalam satu tahun dari 250 juta di 2015, angkatan kerja 122,4 juta jiwa. Tahun ini 127,8 juta. Dalam 12 bulan tambah 5.400 tenaga kerja. Sama dengan populasi negara Singapura," ujarnya. (asp)
PUPR Targetkan 37 Ribu Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi pada 2023
Kementerian PUPR juga mempunyai tanggung jawab mengembangkan SDM yang kompeten di bidang infrastruktur PUPR.
