LSF: Film adalah Komoditi Masyarakat

Diskusi Sensor Film
Sumber :
  • Lilis Khalisotussurur/ VIVA

VIVA.co.id –  Lembaga Sensor Film (LSF) mengadakan sosialisasi pada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Gianyar, Bali. Tujuannya agar masyarakat bisa secara mandiri melakukan sensor film.

img_title 58 Ribu Film Dinilai, Ini Fakta Menarik Anugerah LSF 2025

Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Agung Bharata mengatakan, media audio visual paling cepat merasuki pikiran manusia. Ia mencontohkan untuk telepon genggam saja, saat ini masyarakat sangat bergantung.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Pagi baru bangun pegang handphone, sarapan pagi lalu pegang handphone. Ini perlu komunikasi. Tapi perlu terarah," kata Bharata dalam sosialisasi LSF di Hotel Sens, Gianyar, Bali, Senin, 30 Mei 2016.

img_title Heboh Poster Film Pabrik Gula Dianggap Terlalu Vulgar, LSF: Itu Belum Lulus Sensor!

Ia menuturkan budaya Gianyar sangat kental. Tapi karena dampak film yang sangat besar memberikan pengaruh, ia meminta LSF untuk menyensor film yang bernuansa besar sebelum beredar di Bali. Menurutnya, sensor ini diperlukan agar bisa mempertahankan ‘roh’ budaya di Bali.

"Saya nyatakan sosialisasi ini dibuka dengan resmi," kata Bharata.

img_title Sempat Heboh Anak di Bawah Umur Tonton Film Horor hingga Ketakutan, Apa Langkah Tegas Lembaga Sensor Film?

Terkait hal ini, Wakil Ketua LSF, Dody Budiatman menjelaskan pentingnya masyarakat melakukan sensor mandiri. Ia menceritakan  sensor sudah dilakukan sejak penjajahan Belanda dan Jepang.

"Kenapa Belanda melakukan sensor? Karena digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Bagaimana film yang menjelek-jelekkan Belanda tak boleh. Karena khawatir bangsa Indonesia sebagai warga negara kelas 2 ada keinginan berontak," kata Dody pada kesempatan yang sama.

Ia melanjutkan pada 2009, Undang-Undang Perfilman sudah direvisi DPR. Saat itulah muncul paradigma baru mengenai sensor. Sensor yang sebelumnya ditujukan untuk kepentingan pemerintah dan digunakan untuk melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film.

"Film adalah komoditi masyarakat untuk hiburan. Industri perfilman berupaya memenuhi kebutuhan hiburan. Di negara lajn film bisa jadi penunjang perekonomian negara karena mendapatkan devisa yang besar," kata Dody.

Menurutnya, Indonesia memiliki keterbatasan film baik dari mutu. Akibatnya, masyarakat Indonesia banyak mengakses film impor.

"Ada nilai, norma, budaya. Kalau akses terus film luar, nilai budaya dari Batak, Maluku, Bali dicekokin film akan tergerus nilai-nilai lokal. Apalagi ada teknologi yang dekatkan yang jauh dan jauhkan yang dekat," kata Dody.

Ia mengatakan saat ini semua film  yang masuk dan ditayangkan di Indonesia harus disensor melalui LSF. Mereka yang menayangkan film tanpa melalui penyensoran akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana ketika mengandung kekerasan dan pornografi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Sineas di Bali boleh buat film apa saja. Tapi di undang-undang katakan sensor harus dilakukan."

(mus) 

Poster film Aku Harus Mati.

Aku Harus Mati Tuai Polemik, Lembaga Sensor Film: Lulus Sensor untuk Dewasa Bukan Anak!

Setelah menuai kritik karena materi billboard yang dianggap terlalu sensitif di ruang publik, Lembaga Sensor Film (LSF) akhirnya angkat bicara dan memberikan penegasan.

img_title
VIVA.co.id
8 April 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut