- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Rencana pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN) energi, dengan menyatukan PT Pertamina dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) akan segera direalisasikan. Pemerintah pun telah menargetkan pembentukan holding BUMN ini selesai sebelum lebaran tahun ini.
Kajian pembentukan holding BUMN energi ini telah melewati berbagai proses, hingga terakhir diproses di kementerian keuangan. Tim transisi pun telah terbentuk untuk memuluskan rencana penguatan sinergi BUMN ini.
Seperti diketahui, dalam holding BUMN ini, Pertamina nantinya akan membawahi PGN. Sementara, anak usaha Pertamina yakni PT Pertamina Gas (Pertagas) akan dilebur dengan PGN.
Vice Presiden Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro mengungkapkan, tim transisi yang telah dibentuk diharapkan dapat bekerja secara optimal. Masa transisi ini pun diharapkan tidak akan mengganggu operasional dari kedua perusahaan terutama terkait dengan pasokan gas.
"Kalau untuk tim (transisi) gabungan kita memang lebih fokus di arah operasional. kalau sifatnya pengalihan dan persenan saham, itu adalah domain pemegang saham. Tapi kita dan PGN memastikan dari proses-proses itu jangan sampai pasokan gas kita terkendala baik ke kawasan industri maupun ke pengguna di ritel," kata Wianda di kantor Pusat Pertamina, Jumat 3 Juni 2016.
Wianda mengatakan bahwa pihaknya bersama tim transisi telah melakukan pemetaan infrastruktur yang terintegrasi di antara Pertamina dan PGN. Dia mengungkapkan bahwa pembicaraan tersebut terus dilakukan secara berkala oleh pihaknya dengan PGN.
"Kita sudah memetakan, nanti infrastruktur-infrastruktur yang terintegrasi di mana saja, termasuk dari pola suplainya. Itu yang telah kita bicarakan di tim gabungan dengan PGN, dan tepatnya seminggu sekali kita ketemu untuk membicarakan hal-hal operasional tersebut," kata Wianda.
Wianda menuturkan bahwa kedua pihak juga berharap, holding BUMN energi ini harus memberikan manfaat yang maksimal dalam menguatkan sinergi BUMN. Tim ini, kata Wianda, selalu melaporkan perkembangan kepada tim di Kementerian BUMN yang berada di bawah pengawasan deputi energi, pariwisata, infrastruktur strategis Kementerian BUMN.
"Sekarang kita masih nunggu PP (Peraturan Pemerintah), yang penting kita mempersiapkan ketika hari-H terjadi tidak ada lagi permasalahan," kata dia.
