Pematokan Harga Jual Daging Sapi Tak Berpihak Pada Peternak

Wakil Sekjen PKB Daniel Johan.
Sumber :

VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan bahwa pematokan harga jual daging sapi tingkat konsumen Rp80 ribu/kg dinilai sangat tidak berpihak kepada peternak. Sebab langkah pemerintah tersebut akan berakibat pada matinya usaha rakyat.

Daftar Harga Pangan 24 April 2024: Beras hingga Gula Konsumsi Naik

“Banyak kebijakan pemerintah yang akan langsung mematikan, termasuk daging sapi yang dipatok Rp80 ribu per kilonya,” kata Daniel di DPR RI, Kamis, Jumat 3 Juni 2016.

Jika benar-benar diterapkan patokan harga tersebut, Daniel memperkirakan akan matilah usaha jutaan peternak sapi dalam negeri. Tentunya hal tersebut akan berpotensi menimbulkan persolaan baru di republik ini.

Daftar Harga Pangan 28 Maret 2024: Bawang Merah, Cabai hingga Daging Sapi Naik Lagi

“Artinya akan mematikan 5,3 juta peternak sapi di Indonesia. Kondisinya berbeda dengan yang ada di Philipina. Di sana tidak ada peternak sapi, makanya harga daging bisa dipatok oleh pemerintah,” kata Daniel.

Menurut Daniel, jika benar-benar diterapkan pematokan harga daging sapi sebesar Rp80 ribu per kilo itu, artinya juga peternak disuruh mensubsidi sekitar Rp13 ribu per kilo sapi hidup untuk orang kaya,” ujar Daniel.

Daftar Harga Pangan 25 Maret 2024: Beras Premium hingga Telur Ayam Naik

Sementara itu, Pengamat Ekonomi, Ichsanuddin Noorsy mengatakan bahwa lonjakan harga daging sapi yang terjadi beberapa tahun terakhir tidak lepas dari faktor lemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

“Daging sapi itu tidak bisa lepas dari faktor pakan. Sedangkan pakan ternak itu impornya menggunakan mata uang asing dan nilai tukar rupaih itu lemah atas mata uang asing. Sedangkan 60-70 persen kebutuhan peternak itu adalah pakan ternak,” ujarnya.

Hal lain yang juga mempengaruhi tingginya harga daging sapi di pasaran adalah akurasi data pemerintah.

“Data yang ada enggak sama. Data Kementan, BPS, ketahanan pangan, enggak sama. Sehingga pemerintah enggak punya kebijakan yang antisipatif,” katanya.   (Webtorial)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya