- Antara/ Muhammad Iqbal
VIVA.co.id – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Abdul Wachid mengatakan, DPR akan bersikap tegas terkait adanya isu Air Navigation menggunakan anggaran negara dalam proyek pengadaan radar yang tidak sesuai aturan yang ada.
"Komisi VI DPR RI akan memanggil segera Kementerian BUMN untuk menanyakan sejumlah masalah yang terjadi saat ini di Air Navigation Indonesia (Air Nav) dan Angkasa Pura I dan II. Air Nav tak boleh seenaknya menggunakan uang negara tanpa melalui mekanisme yang benar," kata politisi Gerindra ini, Senin 6 Juni 2016.
Selain itu, lanjut dia, proyek pengadaan radar tanpa melalui mekanisme tender bisa dikatakan menyalahi aturan.
"Proyek main tunjuk saja jelas sudah menyalahi aturan. Itu harus diusut tuntas," katanya.
Menurutnya, aparat hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran di Air Navigation.
"KPK sudah saatnya mengambil tindakan konkret," ujarnya. (webtorial)
Tak Akan Jual Aset, Ini Strategi Angkasa Pura I Sehatkan Keuangan
Total utang Angkasa Pura I per November capai Rp32,7 triliun. Tapi AP I menegaskan tidak akan menjual aset perusahaan untuk menyehatkan keuangan perusahaan.
