- VIVA.co.id/Syaefullah
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk segera menentukan siapa calon yang bakal menggantikan posisi Jenderal Badrodin Haiti. Sebab, jika ini ditunda akan menyebabkan kegaduhan di internal Kepolisian dan masyarakat luas.
"Dan seakan memberi pesan bahwa di Kepolisian tidak ada orang yang menggantikan, itu suatu yang negatif," ujar praktisi hukum, Andi Syafrani saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu, 11 Juni 2016.
Menurut Andi, untuk calon Kapolri ini harus memenuhi tiga kriteria yang objektif, pertama terkait angkatan atau senioritas, sehingga ini harus dipertimbangkan dengan baik. Jika tidak maka mekanisme kaderisasi di kalangan Kepolisian jadi terganggu.
Kedua, kapabilitas dan reputasi, jangan sampai nama calon yang muncul nantinya membuat kegaduhan dan reaksi negatif. "Paling berdampak adalah kepada presiden sebagai orang yang memilih dan membutuhkan Kapolri," kata Andi.
Terakhir, lanjut Andi bahwa calon Kapolri harus bisa bekerja sama baik dengan presiden dan mau berjanji melaksanakan visi dan misi presiden. "Karena dia anak buah presiden," ungkap Andi.
Perlu diketahui, isu yang beredar ada sembilan nama bakal calon Kapolri yang beredar. Salah satunya adalah Komjen Pol Budi Gunawan, di mana saat ini dia pun menjabat sebagai wakil Kapolri.
Andi pun menilai bahwa Budi bisa saja naik sebagai calon Kapolri, karena selain sebagai Wakapolri namanya pun sudah pernah diusulkan presiden sebagai Kapolri.
"Urutan nomor satu dia. Tapi sekali lagi itu hak prerogratifnya presiden, yang penting sesuai aturan yang kedua jangan sampai menganggu citra Kepolisian."
(mus)
