- VIVA / Rintan
VIVA.co.id – Kementerian Perindustrian terus berupaya meningkatkan daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional di mata global agar tidak kalah saing dengan Vietnam. Salah satunya dengan memberikan berbagai insentif untuk pelaku usaha di sektor tersebut.
Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan, Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan regulasi yang mengatur insentif kepada pengusaha di kawasan industri tekstil. Sebab, pada dasarnya, pemerintah ingin memberikan rangsangan kepada pelaku usaha di industri tekstil agar dapat bersaing.
"Kalau enggak salah PMK (Peraturan Menteri Keuangan) nya sudah keluar yang untuk memberikan insentif kepada kawasan tekstil. Kan kita harus bersaing dengan negara tetangga kita, seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam," kata Saleh di Pasar Cipete, Jakarta, Minggu, 12 Juni 2016.
Saleh melihat, industri tekstil di Vietnam sudah sangat maju. Apalagi, negara tersebut memiliki keunggulan lantaran mereka telah menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan negara Uni Eropa, serta masuk menjadi salah satu anggota Trans Pacific Partnership (TPP).
"Sehingga mereka tidak dikenakan pajak, begitu ekspor ke negara mereka kan 0 persen. Kalau kita kan dikenakan sekitar 17 persen. Inilah produk kita makanya kurang bersaing. Presiden menginginkan agar kita membuka kerja sama dengan UE, TPP, sehingga produk kita bisa masuk dan menjadi pasar yang cukup besar," tuturnya.
Saleh menambahkan, pihaknya juga mengapresiasi dengan pemberian insentif fiskal berupa tax holiday dan tax allowance. Dengan rangsangan tersebut, diharapkan industri tekstil Indonesia bisa bersaing dengan negara lain.
Selain itu, produk tekstil juga merupakan salah satu penghasil devisa terbesar untuk Indonesia. Sekitar US$13,5 miliar sampai US$14 miliar per tahun devisa yang diperoleh dari industri tersebut.
"Tapi Vietnam sudah US$22 miliar sampai US$23 miliar. Jadi kita cukup ketinggalan. Ini yang harus kita kejar," tutur Saleh.
