- Antara/ Yusran Uccang
VIVA.co.id – Komisi IV DPR mendorong pemerintah untuk bersinergi dengan masyarakat dalam mengelola hutan adat, guna bisa menjaga kelestarian dan mencegah adanya penebangan liar.
"Saya rasa perlu juga diperhatikan dan disinergikan dengan masyarakat tentang hutan adat," kata Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin saat dihubungi, Kamis 16 Juni 2016.
Politisi PKS ini mengingatkan agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk selalu bisa mengawasi hutan adat. Sebab, hutan adat yang ada sekarang kondisinya sudah memprihatinkan.
"Lahan tak hanya wewenang KLHK, tapi juga di Pemda. Saya harap KLHK bisa mengawasi dengan baik," ujarnya.
Akmal menilai dengan anggaran yang ada, fungsi penegakan hukum KLHK bisa tetap berjalan. Ini mengingat untuk APBN 2017 sendiri pagu indikatif sebesar Rp7,5 triliun. Selain itu, ia mendesak KLHK untuk bekerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya.
"Penegakan Hukum KLHK pun dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya agar lebih maksimal," katanya. (Webtorial)
DPR Setujui Pagu Indikatif Kemensos 2021 Sebesar Rp62,024 Triliun
Penyerapan anggaran Kemensos juga diapresiasi.
