Kawal Distribusi Pangan, Skenario Ini Disiapkan
VIVA.co.id – Asisten Deputi Moneter, Neraca Pembayaran dan Perluasan Kesempatan Kerja dari Kementrian Koordinator Perekonomian, Edi Prio Pambudi, mengungkapkan sejumlah upaya pemerintah dalam mengawal distribusi pangan sepanjang Ramadan ini.
Dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Edi mengatakan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Polri untuk mengontrol distribusi pangan di seluruh Indonesia.
"Kami sudah melakukan kerja sama dengan Polri. Terakhir kami juga bekerja sama dengan Polda Banten. Kami harapkan seluruh polda juga demikian, untuk betul-betul bekerja sama mengontrol jalur distribusi pangan," kata dia kepada wartawan di kantor Bank Indonesia pada Jumat, 18 Juni 2016.
Dia melanjutkan pengendalian ini bertujuan untuk mewaspadai adanya tindakan penimbunan bahan pangan yang akan semakin mengganggu stabilitas pangan selama bulan Ramadan.
"Termasuk adanya indikasi penimbunan yang kemungkinan akan mengganggu pasokan dan gejolak harga. Supaya transportasi setiap daerah terpantau dalam mendistribusikan bahan pangan, terutama daerah yang mengalami gejolak harga," kata Edi.
Kemudian, dia mengatakan bahwa pihaknya telah menemui seluruh pelaku usaha pangan untuk bekerja sama menjaga stabilitas harga pangan. Dia pun meminta para pelaku usaha pangan untuk tidak terlalu besar mengambil laba usaha dan melepas pasok dengan tidak menahan pasokan yang ada.
"Kami betul-betul meminta pelaku seluruh usaha. Kami meminta mereka kalau mengambil untung ya jangan terlalu besar-besar. Jadi, mereka melepas pasokan dan jangan menahan stok, karena ini yg akan mengganggu harga," tutur Edi.
Menurut dia,  mengenai rencana kementerian perhubungan yang segera memberikan prioritas kepada barang kebutuhan penting dan bahan pokok. Dia menyebutkan komoditas barang tersebut diantaranya, yaitu beras, gula, tepung terigu, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, ikan, telur, BBM, BBG, susu, pupuk, dan ternak.
"Hal itu dilakukan terutama pada H-4 sampai H+1 lebaran. Dan ini sudah dimasukkan ke dalam surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan kepada Kementerian Perhubungan," kata Edi.
(ren)