VIVA.co.id – Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan memastikan akan ada penolakan terhadap ajuan anggaran untuk rasionalisasi PNS dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Dia mendesak agar Kemenpan RB tidak melakukan kegiatan di luar yang telah disepakati bersama dengan DPR.
Arteria mengatakan, penolakan setiap fraksi di Komisi II terhadap rasionalisasi PNS masih bersifat informal.
"Semua fraksi sepakat tidak mau tapi untuk sikap fraksi yang belum, masih menunggu pembahasan," katanya, Senin 20 Juni 2016.
Menurut Arteria, jangan sampai terjadi penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan keuangan negara. Dia mengatakan, tidak pernah ada rencana rasionalisasi dalam 8 agenda reformasi birokrasi seperti yang pernah disampaikan Menpan RB Yuddy Chrisnandi ke DPR.
"Seingat saya tidak ada nomenklatur maupun program kegiatan yang intinya merasionalisasi PNS. Setahu saya yang ada adalah merasionalisasi lembaga-lembaga negara pembantu Presiden," ujarnya.
Dia mengingatkan, Kemenpan RB berhati-hati dalam melontarkan rencana rasionalisasi PNS. Dalam praktiknya, jangan sampai nanti Kemenpan RB mengeluarkan anggaran di luar dari peruntukkan yang sudah ditetapkan DPR. Soalnya bisa berefek serius, yakni berimplikasi tindak pidana korupsi.
"Kemenpan lebih baik fokus untuk melakukan birokrasi yang bersih dan meningkatkan pelayanan," katanya. (webtorial)
DPR Setujui Pagu Indikatif Kemensos 2021 Sebesar Rp62,024 Triliun
Penyerapan anggaran Kemensos juga diapresiasi.
