Negara Belum Hadir dalam Pemberdayaan Madrasah
Alasannya, sekolah di daerah sekarang ini sudah milik Bupati, Walikota dan Gubernur. Tapi kata Nur Kholis, yang dipertanyakan adalah kenapa pemerintah pusat masih mengelola 40 persen dana Bansos dari Rp40 triliun.
“Jadi, kalau caranya seperti ini, maka sampai kiamat pun pengelolaan madrasah ini tak akan beres. Padahal, anggaran dari APBN Rp18,7 triliun untuk madrasah itu habis untuk membayar yang wajib, dan tersisa kurang dari Rp1 triliun,” katanya.
Dan, dari 94 persen madrasah yang dikelola masyarakat tersebut terdapat 16 persen atau 813 ribu guru yang PNS, sedangkan 84 persen adalah non PNS dengan segala tantangannya.
“Tantangan itu antara lain soal gaji, tunjangan, sertifikasi, dan sebagainya, yang masih memprihatinkan. Itulah antara lain yang harus diperhatikan dalam RUU Pendidikan Madrasah ini,” kata Nur Kholis.
Tapi kata Hadiat, kebijakan antara pendidikan madrasah dan pendidikan umum sebenarnya tidak ada perbedaan.
”Posisinya sama dan APBN pendidikan dari tahun ke tahun terus meningkat. Dan, jika ternyata masih ada kesenjangan, maka ke depan harus diperbaiki,” ujarnya. (Webtorial)