Negara Belum Hadir dalam Pemberdayaan Madrasah

Fraksi PKB Gelar Diskusi Tasheh Draft Naskah Akademik & RUU Pendidikan Madrasah
Sumber :

Alasannya, sekolah di daerah sekarang ini sudah milik Bupati, Walikota dan Gubernur. Tapi kata Nur Kholis, yang dipertanyakan adalah kenapa pemerintah pusat masih mengelola 40 persen dana Bansos dari Rp40 triliun.

img_title Panglima TNI dan Prabowo Absen, Rapat Komisi I Banjir Interupsi

 “Jadi, kalau caranya seperti ini, maka sampai kiamat pun pengelolaan madrasah ini tak akan beres. Padahal, anggaran dari APBN Rp18,7 triliun untuk madrasah itu habis untuk membayar yang wajib, dan tersisa kurang dari Rp1 triliun,” katanya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dan, dari 94 persen madrasah yang dikelola masyarakat tersebut terdapat 16 persen atau 813 ribu guru yang PNS, sedangkan 84 persen adalah non PNS dengan segala tantangannya.

img_title Komisi I DPR Mulai Uji Kelayakan dan Kepatutan 33 Calon Dubes

“Tantangan itu antara lain soal gaji, tunjangan, sertifikasi, dan sebagainya, yang masih memprihatinkan. Itulah antara lain yang harus diperhatikan dalam RUU Pendidikan Madrasah ini,” kata Nur Kholis.

Tapi kata Hadiat, kebijakan antara pendidikan madrasah dan pendidikan umum sebenarnya tidak ada perbedaan.

img_title Kondisi Masih Pandemi, Komisi I DPR Berencana Kunker ke Qatar

”Posisinya sama dan APBN pendidikan dari tahun ke tahun terus meningkat. Dan, jika ternyata masih ada kesenjangan, maka ke depan harus diperbaiki,” ujarnya.  (Webtorial)

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid

Komisi I DPR: KSAD Tarik Pengamanan Pribadi untuk Hillary Lasut

Menurut Meutya, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman sudah menarik personil pengamanan untuk Hillary Lasut

img_title
VIVA.co.id
3 Desember 2021
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut