VIVA.co.id – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Nasdem Tamanuri mengapresiasi penghematan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Namun, Tamanuri juga mengingatkan bahwa anggaran yang dipangkas sebesar Rp1,385 triliun semestinya tidak menganggu program-program prioritas terutama pengadaan (Kartu Tanda Penduduk) KTP Gratis.
Menurutnya, program tersebut dinilai sangat penting karena terkait dengan hajatan demokrasi prosedural di tingkat daerah pada tahun 2017,2018, 2019 dan tahun berikutnya.
Untuk itu, ia meminta Kemendagri harus memastikan bahwa program pembuatan KTP gratis tersebut berjalan baik dari tingkatan pusat sampai ke daerah.
Pasalnya pungutan-pungutan liar yang kerap ditemukan membuat dilema kebijakan yang sudah dimulai pada saat Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi masih menjabat.
“Ini yang menjadi dilema karena selama ini dari atas (pemerintah pusat-red) selalu bilang kalau bikin KTP itu gratis. Tapi pada kenyataannya itu tidak gratis, ada biaya untuk pengurusan KTP tersebut. Yang dari kecamatan ke ibu kota Kabupaten/Kota Itu memerlukan dana itu dari Kecamatan untuk ke Kabupaten. Jadi termasuk jauh dekatnya ada yang Rp10.000, Rp20.000, ada yang Rp50.000,” ujarnya.
Menurutnya, langkah Kemendagri dalam membuat terobosan-terobosan seperti pengadaan mobil keliling atau motor yang menjangkau daerah kecamatan terpencil adalah langkah yang menarik.
Aparat yang selama ini harus menempuh puluhan kilometer untuk ke ibu kota Kabupaten sudah bisa mengurus kelangkapan proses pembuatan KTP di daerahnya saja. Imbasnya bisa jadi sangat membantu keuangan desa dan diharapkan pungutan liar tidak ditemukan lagi, katanya. (Webtorial)
