- REUTERS/Beawiharta
VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo kemarin telah berkunjung ke Kepulauan Natuna, Riau untuk melihat langsung potensi ekonomi di garis batas Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Presiden menginginkan, Kepulauan Natuna bisa dikembangkan agar memiliki peran strategis dalam program poros maritim dunia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil yang ikut melakukan rapat terbatas dengan Presiden di Kepulauan Natuna mengatakan, pembangunan ketersediaan infrastruktur di kepulauan Riau memang menjadi misi utama pemerintah, sebelum menjadikan Natuna sebagai bagian dari program poros maritim dunia.
“Natuna itu (daerah tertinggal). Salah satu program pemerintah adalah pembangunan wilayah perbatasan,” ujar Sofyan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat, 24 Juni 2016.
Pembangunan infrastruktur seperti sektor kelistrikan, jalan, sampai dengan pelabuhan dan bandara akan diupayakan pemerintah untuk menjaga arus konektvitas bisnis di Natuna bisa terus tetap berjalan. Dengan begitu, menurut Sofyan, aktivitas ekonomi di wilayah ini pun tidak akan terganggu.
“Semua itu bagian dari pembangunan wilayah perbatasan. Bagaimana menambah lalu lintas, transportasi, feri dan lain-lainnya,” katanya.
Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara itu mengatakan, selama ini arus lalu lintas dari berbagai daerah ke kepulauan Natuna terbilang masih minim. Misalnya, dari Pontianak ke kepulauan tersebut membutuhkan waktu selama 12 jam melalui jalur laut. Sementara dari Natuna ke Tanjung Pinang, membutuhkan waktu dua hari.
Maka dari itu, sebagai daerah kepulauan, rencana pembangunan di sektor kelautan, perikanan dan pariwisata bahari di Natuna diharapkan akan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya bagi masyarakat setempat.
Akses Infrastruktur Pertahanan di Wilayah Perbatasan Perlu Diperkuat
Jika mau pertahanan negara kuat maka akses infrastruktur di wilayah perbatasan harus jadi perhatian.
