- VIVA.co.id/Romys Binekasri
VIVA.co.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan agar tetap memasukkan proyek kabel listrik bertegangan tinggi bawah laut jaringan listrik Jawa-Sumatera (High Voltage Direct Current/HVDC) 500 kilovolt (kV) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025, meskipun PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah meminta agar proyek tersebut dicabut.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menjelaskan, dalam rapat, pada dasarnya Jokowi menganggap pemerintah telah mengambil arah yang benar dalam kebijakan ketenagalistrikan. Maka, seluruh pihak diminta untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
"Siapa yang melaksanakan? Dari pihak BUMN (badan usaha milik negara) tentu PLN. Tapi dari pihak swasta tentu ada IPP (independent power producer). Jadi dua-duanya harus berjalan satu arah," katanya di Gardu Induk Cawang, Jakarta, Minggu, 3 Juli 2016.
Sudirman mengatakan, sudah tidak ada tawar-menawar lagi terkait proyek HVDC 500 kV tersebut. Jadi, jaringan kabel bawah laut tegangan tinggi, yang bertujuan untuk interkoneksi Jawa dan Sumatera, harus tetap dibangun.
"Dan itu sudah saya tulis surat kepada dirut PLN (soal proyek HVDC 500 kV)," tuturnya.
Sudirman mengungkapkan, proyek HVDC ini harus tetap dibangun untuk mengantisipasi lonjakan beban penggunaan listrik di Jawa-Sumatera, yang harus dijaga keseimbangannya.
"Karena itu, suatu ketika, beban yang paling berat itu di Jawa, Sumatera, dan Bali. Jadi harus tersambung. Tidak ada tawar-menawar soal HVDC. Jadi saya berharap tidak ada lagi polemik, dan tidak ada lagi diskusi mengenai itu. Tinggal dijalankan," tuturnya.
Sekadar informasi, proyek HVDC ini nantinya tak hanya menyalurkan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Sumatera Selatan (Sumsel) sebesar 2x600 Megawatt (MW), tetapi juga meneruskan pasokan dari pembangkit Sumsel Sembilan dengan kapasitas 2x600 MW dan Sumsel Sepuluh sebesar 600 MW.
