- Istimewa
VIVA.co.id – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi tingkat menteri, untuk membahas terkait dengan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ada empat BUMN yang disebut akan melakukan penerbitan saham baru (rights issue), guna menambah modal.
Rapat itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, yang dihadiri Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.
Basuki mengungkapkan, empat BUMN yang akan melakukan rights issue tersebut, di antaranya adalah PT Krakatau Steel Tbk, PT Pembangunan Perumahan (PP) Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, dan PT Jasa Marga Tbk.
"Jadi, tadi ada Krakatau Steel, PP, Wijaya Karya, dan Jasa Marga, yang mereka juga mendapatkan PMN (penyertaan modal negara) di APBNP (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan), dan mau melakukan rights issue untuk membiayai proyek-proyeknya," kata Basuki, ditemui usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Perkonomian, Selasa 12 Juli 2016.
Dia menjelaskan, dengan adanya rights issue, saham pemerintah di empat BUMN tersebut akan tetap, atau tidak berubah.
Sebab, pemerintah pun telah menetapkan untuk memberikan PMN dalam APBN-P.
"Kalau ada tambahan PMN kan porsi pemerintah tetap, tidak terdelusi, yang saya tahu itu," kata Basuki. (asp)
Erick Beberkan Alasan Stasiun Kereta Cepat Karawang Belum Beroperasi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir buka-bukaan alasan belum beroperasinya Stasiun Kereta Cepat Karawang. Penyebab belum dibukanya Stasiun Karawang dian
