Sudah Juli, Penerimaan Perpajakan Baru 33 Persen
- Adri Prastowo
VIVA.co.id – Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir Juni 2016 atau pertengahan tahun mencapai Rp518,4 triliun. Jumlah penerimaan yang diperoleh dari pajak, kepabeanan dan cukai ini hanya sebesar 33,7 persen dari target penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016.
"Tahun 2016, data terakhir mengenai realisasi penerimaan perpajakan per 30 juni 2016, itu mencapai 33 persen dari target, memang nominalnya di bawah 2015, Selisihnya adalah Rp17 triliun," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di ruang rapat Banggar, Rabu 13 Juli 2016.Â
Ia merincikan, untuk penerimaan pajak totalnya mencapai Rp458,2 triliun atau 33,8 persen dari target. Terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) non minyak dan gas (migas) sebesar 269,5 triliun, PPh Migas Rp16,3 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPNBM) sebesar Rp167,7 triliun, sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp0,7 triliun serta pajak lainnya sebesar Rp4 triliun.Â
"Memang yang lebih rendah adalah PPh migas yang minus 40 persen, karena harga minyak yang cukup rendah, dibandingkan dengan tahun lalu, Sebenarnya PPh non migas bagus tumbuh 6,5 persen, tetapi PPN masih negatif empat persen," kata dia.Â
Sementara itu, untuk penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp60,2 triliun atau sebesar 32,7 persen dari target. Dengan rincian, Cukai sebesar Rp42,9 triliun atau 29 persen dari target, Bea Masuk sebesar Rp16 triliun atau 48 persen dari target dan Bea keluar Rp1,3 triliun atau 51,5 persen dari target.Â
"Penerimaan cukai saat ini rendah karena belum tingginya penjualan pita cukai. Realisasi 30 Juni menjadi laporan sementara, nanti akan disampaikan secara resmi oleh Menteri Keuangan dalam rapat kerja dengan parlemen," ujar Suahasil.
DJP Waspadai Kebocoran Pajak dari Program MBG dan Koperasi Merah Putih, Potensi Loss Mengintai Negara
DJP mengidentifikasi potensi kehilangan penerimaan pajak dari program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih akibat kerancuan kebijakan dan lemahnya pengelolaan.
