Penggugat UU Tax Amnesty Minta Presiden Copot Dirjen Pajak
- Kris - Biro Pers Setpres
VIVA.co.id – Direktur Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, sempat menyindir penggugat Undang-undang pengampunan pajak (tax amnesty), apakah mereka sudah patuh melaporkan Surat Pemberitahuan Tahun (SPT) Pajak? Gayung pun bersambut.Â
Ketua Yayasan Satu Keadilan, Sugeng Teguh Santoso, selaku penggugat mengaku sudah melaporkan SPT. Namun, dia juga mengaku pelaporan hanya sampai 2014, sedangkan untuk tahun 2015 belum dilaporkan.Â
"Saya sudah lapor SPT sampai 2014. Memang 2015 saya belum lapor. Tapi kan itu belum lewat sampai September," kata Sugeng di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis 14 Juli 2016.Â
Ia menjelaskan,  pernyataan Dirjen Pajak yang menyindir para penggugat tax amnesty merupakan perbuatan menakut-nakuti. Maka dia meminta agar Presiden Joko Widodo mencopot Dirjen Pajak yang dinilainya telah menakut-nakuti masyarakat.Â
"Jadi saya hari Kamis depan akan ke Dirjen Pajak, saya juga akan minta klarifikasi. Saya juga akan minta Presiden copot Dirjen Pajak yang sudah menakut-nakuti masyarakat. Sedangkan orang-orang yang melakukan pencucian uang itu justru diberi karpet merah," kata Sugeng.
Gugatan Undang-undang  Tax Amnesty secara resmi dilayangkan oleh Yayasan Satu Keadilan dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia ke Mahkamah Konstitusi (MK). UU Tax Amnesty dinilai melanggar secara konstitusional dan dinilai hanya memberikan karpet merah kepada pengemplang pajak.
(ren)
DJP Waspadai Kebocoran Pajak dari Program MBG dan Koperasi Merah Putih, Potensi Loss Mengintai Negara
DJP mengidentifikasi potensi kehilangan penerimaan pajak dari program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih akibat kerancuan kebijakan dan lemahnya pengelolaan.
