VIVA.co.id – Pimpinan DPR RI beserta Pimpinan Komisi IX menerima aduan dari Aliansi Orangtua Korban Vaksin Palsu.
Hadir mendampingi Ketua DPR Ade Komarudin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Agus Hermanto, selain itu Ketua Komisi IX Dede Yusuf didampingi Anggota Komisi IX John Kenedy Aziz.
Akom mengaku sangat terbuka menerima masalah yang disampaikan orangtua dari anak korban vaksin ini. Salah satu dari orangtua korban Adri Zulkifli Sitompul menyampaikan keluh kesah kebimbangan dan ketidakpastian informasi, apa yang terjadi ditubuh anak-anaknya.
"Khusus Mutiara Bunda Cileduk, kami mendapatkan kabar vaksin palsu dari tahun 2003 sudah beredar di RS tersebut. Kami sudah cari yang terbaik ke rumah sakit, alangkah kecewanya kami vaksin palsu tersebut ditemukan di RS yang biasa kami lakukan," ujarnya di Nusantara III lantai II komplek Parlemen, Selasa 19 Juli 2016.
Ia meminta rekam medik, medical checkup, karena merasa tidak tenang. "Kami minta hal tersebut kepada pihak RS sakit sedikit pikiran kita karena vaksin palsu," ujarnya.
Sementara itu, orangtua korban RS Harapan Bunda August Siregar menuturkan Manajemen RS tersebut agak bandel. Ia mengaku pasien yang tidak anarkis adalah di Harapan Bunda.
"Kami merasa baik tapi pihak rumah sakit merajalela. Kenapa kami tidak ke Puskesmas kan lebih murah, kami percaya Harapan Bunda baik, tapi berbeda dari harapan," jelasnya.
Ia mengaku tidak perlu melakukan aksi anarkis karena nanti pihak RS lepas tangan.
"Makanya kami paksa bikin surat pernyataan. Kami lakukan pendataan, penggunaan vaksin palsu itu sangat banyak," kata August.
Ia menilai pihak RS Harapan Bunda merasa seakan-akan benar, bersikukuh tidak bermasalah.
"Kami mendorong harus dilakukan audit secara menyeluruh, mereka tidak kooperatif, itulah pernyataan sikap Aliansi Orang Tua Korban Vaksin Palsu," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI Ade Komarudin mentatakan akan melakukan langkah-langkah dari Komisi IX, suatu hal yang pasti DPR akan terus mendorong pemerintah, karena ini sangat krusial dan genting.
"Secara nasional harus dipimpin langsung oleh menteri, dan badan lainnya. Kita harus mencari tahu akar masalahnya bagaimana. Kalau perlu Panja dan dari lintas Komisi, kita ingin Polri menindaklanjuti itu, siapa sebenarnya biang kerok vaksin palsu ini," kata Akom. (Webtorial)
