Sumber :
- ANTARA/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Sosialisasi Pengampunan pajak atau tax amnesty, sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo secara nasional diantaranya di tiga kota. Yakni Jakarta, Surabaya dan Medan.
Selain di dalam negeri, Jokowi mengatakan, sosialisasi juga akan dilakukan dengan secara langsung mendatangi beberapa negara yang disinyalir banyak uang-uang dari pengusaha Indonesia, disimpan.
"Saya akan datangi Singapura, Jakarta lagi, Makassar," ujar Presiden Jokowi, dalam pembukaan pengarahan kepada pejabat eselon I, II dan III Dirjen Pajak, di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Juli 2016.
Singapura menurut Jokowi, salah satu negara yang diduga menjadi tempat para pengusaha Indonesia, menyimpan uangnya. Mengingat, dengan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan Indonesia.
"Saya akan datang sendiri. Ingin memberi pesan kita serius, pemerintah all out," kata Presiden.
Dari sosialisasi di tiga kota besar dalam negeri, Jokowi mengaku antusiasme para pengusaha sangat tinggi. Seperti di Surabaya misalnya, Presiden mengatakan undangan hanya 2.000 orang tapi yang datang lebih banyak, mencapai 2.700 orang.
"Di Medan harusnya 2000 sampai 3000 yang datang 3500. Momentumnya ada. Kesempatannya ada. Sekarang tergantung internal kita. Bisa melayani mereka atau tidak, bisa merangkul mereka atau tidak. Kuncinya di situ," jelas Jokowi.
Untuk itu, ia meminta para pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk bekerja dengan baik. Jokowi meminta, agar petugas pajak lebih proaktif melakukan langkah-langkah kongkret dan menjemput bola.
Menurutnya, tidak boleh hanya berdiam diri saja. Sebab, momentumnya bisa hilang.
"Kita mati-matian pelaksana-pelaksana di lapangan kalau tidak siap, lepas kita. Sekali lagi proaktif jemput bola dan jangan malah menakut nakuti," jelas Jokowi.
Para menteri yang hadir dalam pengarahan tersebut antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Kemudian Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman Hadad, Gubernur BI Agus Martowardojo.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
