Sumber :
VIVA.co.id
- Kebijakan tol laut di wilayah Maluku Utara (Malut) tidak efektif. Armada kapal yang sangat minim, tidak bisa melayani semua pelabuhan yang ada di sini. Akibatnya, distribusi logistik pun tidak maksimal.
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekantono menyampaikan hal tersebut di Ternate, Malut, Selasa 2 Agustus 2016. "Apa yang diinginkan pemerintah dengan tol laut, penetrasinya ke Malut sangat minim. Dengan armada Caraka 3 yang hanya berkecepatan 7 knot tidak mungkin sampai ke empat pelabuhan di Malut secara maksimal sesuai roaf trip yang diharapkan," ujarnya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekantono menyampaikan hal tersebut di Ternate, Malut, Selasa 2 Agustus 2016. "Apa yang diinginkan pemerintah dengan tol laut, penetrasinya ke Malut sangat minim. Dengan armada Caraka 3 yang hanya berkecepatan 7 knot tidak mungkin sampai ke empat pelabuhan di Malut secara maksimal sesuai roaf trip yang diharapkan," ujarnya.
Baca Juga :
Cita Citata Cabut Laporan terhadap Anggota DPR
Untuk memaksimalkan tol laut, mestinya infrastruktur ditingkatkan agar distribusi ligistik lancar dan tidak membebani anggaran negara. Selain itu ada sekitar 14 ribu armada swasta yang bisa diberdayakan kembali dengan memberi subsidi. "Ini bisa bantu mengangkut logistik di wilayah Malut," katanya.
Selama pemerintah, sambung politisi Gerindra ini, masih mengandalkan kapal milik pemerintah sendiri, ketersediaan logistik bagi masyarakat tak terpenuhi secara maksimal dengan harga murah. Pemberdayaan kapal swasta sekali lagi bisa mempercepat dan memeratakan distribusi logistik.
Menurut Bambang, praktis dari empat pelabuhan di Malut tidak bisa terlayani dengan baik, karena kapasitas kapal pemerintah, yaitu Caraka 3 hanya 90 teus. Padahal, satu pelabuhan butuh kapal setidaknya 80 teus. Itu berarti tiga pelabuhan lainnya tak terlayani. (www.dpr.go.id)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Untuk memaksimalkan tol laut, mestinya infrastruktur ditingkatkan agar distribusi ligistik lancar dan tidak membebani anggaran negara. Selain itu ada sekitar 14 ribu armada swasta yang bisa diberdayakan kembali dengan memberi subsidi. "Ini bisa bantu mengangkut logistik di wilayah Malut," katanya.
