Korban Reshuffle Raih Gelar Kehormatan BPPT
- VIVA.co.id/Mitra Angelia
VIVA.co.id - Badan Pengkajian dan Penerapan (BPPT) menganugerahkan gelar perekayasa utama kehormaran tahun 2016 untuk bidang Teknologi Maritim kepada Dwisuryo Indroyono Soesilo.
Nama Indroyono tidaklah asing didengar, Indroyono sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, dari Oktober 2014 hingga Agustus 2015. Indroyono terkena perombakan kabinet (reshuffle) dan digantikan oleh Rizal Ramli, yang akhirnya juga dicopot dari kabinet.
Kepala BPPT,  Unggul Priyanto menyatakan, gelar perekayasa utama kehormatan ini, layak diberikan kepada Indroyono sebab dinilai sebahai tokoh yang banyak berperan sebagai perekayasa melalui kegiatan riset,  pengembangan dan inovasi bidang maritim.
"Bapak Indroyono mempunyai jasa bagi pengembangan teknologi,  terutama kerekayasaan," ujar Unggul dalam pemaparannya di acara pengukuhan di Gedung BPPT,  Jakarta,  Rabu 3 Agustus 2016.
Unggul menuturkan, BPPT telah menyelenggarakan anugerah perekayasa utama kehormatan setiap tahun, sejak 2007.
Untuk itu, Unggul berharap dengan adanya penganugerahan tersebut bisa memotivasi sebanyak 2 ribu perekayasa lainnya yang tersebar di BPPT dan 30 instansi lainnya.
Jasa Indroyono di tingkat internasional di antaranya yaitu menyandang jabatan Direktur Sumber Daya Perikanan dan Akuakultur Badan Pangan PBB (FAO). Kala itu, Indroyono mewakili Indonesia dan negara ASEAN bersaing dengan empat kandidat lainnya yang berasal dari Brasil, Iran, Austria dan Irak
Selain itu, Indroyono berjasa karena termasuk inisiator dalam pembentukan Rencana Aksi Daerah mengenai Pemancingan dan bertanggung jawab melibatkan 10 negara di kawasan ASEAN serta Australia. Kemudian pernah memimpin pengelolaan konservasj sumber daya kelautan dari APEC Working Group.
Awal Mula Nama Mulyono Jadi Joko Widodo, Ayah Gibran Singung Kondisi Ekonominya
Awal mula nama Mulyono jadi nama Joko Widodo (Jokowi) kembali diceritakan ayah Gibran yang merupakan mantan Presiden ke-7 RI saat sidang tudingan ijazah palsu
