- REUTERS/Enny Nuraheni
VIVA.co.id - Realisasi perolehan uang tebusan program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sampai dengan 31 Juli 2016 tercatat baru mencapai Rp84,5 miliar. Artinya, baru cuma 0,1 persen dari target yang ditetapkan pemerintah, yang sebesar Rp165 triliun.
Lalu, apa respons Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menanggapi capaian tersebut?
"Kalau tax amnesty, kami akan all out, supaya itu (target) bisa tercapai," tegas Darmin saat ditemui di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu 3 Agustus 2016.
Darmin mengungkapkan, pemerintah saat ini memang masih mempersiapkan berbagai mekanisme untuk mendukung kelancaran program tersebut. Misalnya, dari sisi operasional instrumen yang nantinya menampung dana tax amnesty.
"Supaya standar lebih bisa dipermudah. Sehingga waktunya paling tidak bisa lebih cepat mengurusi itu," katanya.
Mantan Gubernur Bank Indonesia itu pun membantah adanya kabar yang menyebutkan bahwa para calon peserta tax amnesty masih ragu untuk mengikuti program tersebut, karena lambatnya mekanisme aturan untuk menampung dana.
Menurut dia, pemerintah sudah terlebih dahulu menerbitkan instrumen-instrumen penampung lain, yang sejatinya sudah bisa digunakan oleh para Wajib Pajak. Sehingga, beredarnya alasan tersebut dianggap sangat tidak masuk akal.
"Kami sudah punya trustee sebenarnya. Itu sudah ada. Walaupun yang sedang kita dorong, bagi yang ingin go public, akan lebih cepat menerbitkan obligasinya," kata dia.
Sebelumnya, Bank Indonesia memberikan peringatan kepada pemerintah, agar memaksimalkan kebijakan tax amnesty. Sebab, ada potensi pelebaran defisit yang tak terhindarkan, jika perolehan uang tebusan yang nantinya disalurkan kepada penerimaan negara tidak teroptimalisasi secara maksimal.
"Pemerintah harus siap pangkas anggaran lagi ke yang lebih prioritas. Atau jika tidak, defisit APBNP 2016 bisa meningkat melebihi tiga persen,” ungkap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara, saat berbincang dengan VIVA.co.id beberapa waktu yang lalu.
(ren)
