Pemangkasan Anggaran Tak Ganggu Proyek Infrastruktur

Sosialisasi Amnesti Pajak
Sumber :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
img_title IHSG Ambruk pada Penutupan Perdagangan Hari Ini, Tertekan Kabar Sri Mulyani Kena Reshuffle?
- Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, telah menyampaikan dalam sidang kabinet untuk memangkas anggaran kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp65 triliun dan transfer daerah dipangkas sebesar Rp68,8 triliun.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA


img_title Komisi XI Cecar Sri Mulyani Soal Anggaran Pendidikan Tak Sampai 20 Persen

Ia memastikan pemangkasan anggaran tersebut tidak akan mengganggu proyek-proyek infrastruktur yang telah masuk masa kontrak atau sedang berjalan.
img_title Sri Mulyani Bungkam soal Kabar Rotasi Dirjen Pajak dan Bea Cukai, Wamenkeu: Akan Diumumkan


"Jadi presiden sudah melihat banyak sekali ruang untuk efisiensi apakah itu biaya perjalanan (dinas), dan dana operasional yang memang tidak prioritas, jadi tidak memotong hal-hal yang memang sudah menjadi prioritas pemerintah seperti infrastruktur," kata Sri Mulyani usai press conference penutupan acara World Islamic Economic Forum (WIEF), di JCC Senayan, Jakarta Kamis 4 Agustus 2016.

Menurut Sri, dengan penyesuaian tersebut diharapkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak akan meningkat. Sejauh ini, ia melihat perkembangan sisi pembiayaan akan semakin baik.

"Pembiayaan baik, dengan penyesuaian ini kami harap defisit tidak akan meningkat, kita masih melihat ruang defisit masih bisa dijaga dalam koridor defisit tidak akan di atas tiga persen," kata dia.

Di samping itu, Sri mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sebab, penerapan kebijakan ini diyakini akan menyumbang pendapatan negara lebih baik.

"Saya rasa antusiasme dari mereka yang ingin berpartisipasi harus kami hargai. Seperti mengelola keuangan, kami harus selalu melihat kemungkinan sehingga tidak akan menimbulkan guncangan yang terlalu besar," tutur mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA



Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta

Rapat Paripurna DPRD DKI Memanas, Anggota Interupsi hingga Walk Out

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta dengan agenda penyampaian dan penandatanganan Ranperda tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 berlangsung panas hingga walk out.

img_title
VIVA.co.id
12 November 2025
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut