Komisi IX Apresiasi Program Bupati Kulonprogo
Jumat, 5 Agustus 2016 - 09:01 WIB
Sumber :
VIVA.co.id
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates sedang menjadi perhatian dari berbagai pihak termasuk Komisi IX DPR RI, karena pelayanan untuk pasien dinilai kurang baik. Namun perlahan pemerintah daerah dan RSUD Wates mulai membenahi permasalahan itu.
Seperti yang disampaikan Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo dalam paparannya di hadapan Komisi IX DPR RI, di Gedung Auditorium RSUD Wates, Kamis 4 Agustus 2016, RSUD Wates saat ini sedang mengembangkan dan melaksanakan layanan prima bagi masyarakat, diantaranya Jamkesda tanpa kartu, RSUD tanpa kelas, membangun RSUD baru, mengembangkan RSUD lama (Wates) menjadi Rumah Sakit Tipe B Pendidikan. Hasto berharap proposal pengadaan peralat dan fasilitas rumah sakit dapat diperjuangkan oleh Komisi IX DPR.
Sebagai contoh, penderita katarak di Kulon Progo, setiap tahun minimal 800 orang padahal setiap tahun hanya mampu melayani 200-300 penderita katarak sehingga terjadi penumpukan penderita katarak.
Dampak negatifnya, kata Hasto, akan terjadi pengangguran dan kemiskinan. "Oleh karena itu, Rumah Sakit yang tidak unggul teknologi tetapi bisa melayani banyak orang, itu menjadi penting," ujarnya.
Bupati juga menjelaskan, banyak Bupati yang mengeluh tentang kebijakan Jamkesda. "Sebenarnya Bupati dan Gubernur mau mengcover Jamkesda tetapi regulasinya banyak hambatan, maka alangkah ruginya BPJS. Padahal Bupati dan Gubernur mau nomboki, kenapa tidak dimanfaatkan," kata Hasto.
Selain itu, Hasto juga menyampaikan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu melahirkan di Kulon Progo masih tinggi dan sulit menurunkannya. Demikian juga, tingkat pengangguran di Kulon Progo masih tinggi, tetapi untuk Angka Harapan Hidup tertinggi se DIY, mencapai usia 75 tahun lebih.
Anggota Komisi IX DPR RI Alex Indra Lukman dari (F-PDIP) berjaji akan memperjuangkan proposal yang diberikan oleh Bupati Kulon Progo. Alex meminta kalau kunjungan kerja ke daerah harusnya yang mendampingi dari kementerian yang bisa mengambil keputusan.
"Misal kita berkunjung lihat kondisi rumah sakitnya dan daerahnya ini bisa langsung diputuskan bahwa ini layak proposalnya kita setujui saat itu juga, sehingga kunjungan kerja ini akan ada artinya. Jangan sampai setiap kunjungan kerja diterima oleh Sekda sehingga tidak bisa mengambil keputusan langsung. Namun hari ini kita diterima oleh Bupati langsung untuk itu kita meminta garansi kepada mitra yang ikut agar proposal yang diajukan Pak Bupati masuk dalam program Kementerian Kesehatan," katanya.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Seperti yang disampaikan Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo dalam paparannya di hadapan Komisi IX DPR RI, di Gedung Auditorium RSUD Wates, Kamis 4 Agustus 2016, RSUD Wates saat ini sedang mengembangkan dan melaksanakan layanan prima bagi masyarakat, diantaranya Jamkesda tanpa kartu, RSUD tanpa kelas, membangun RSUD baru, mengembangkan RSUD lama (Wates) menjadi Rumah Sakit Tipe B Pendidikan. Hasto berharap proposal pengadaan peralat dan fasilitas rumah sakit dapat diperjuangkan oleh Komisi IX DPR.
Sebagai contoh, penderita katarak di Kulon Progo, setiap tahun minimal 800 orang padahal setiap tahun hanya mampu melayani 200-300 penderita katarak sehingga terjadi penumpukan penderita katarak.
Dampak negatifnya, kata Hasto, akan terjadi pengangguran dan kemiskinan. "Oleh karena itu, Rumah Sakit yang tidak unggul teknologi tetapi bisa melayani banyak orang, itu menjadi penting," ujarnya.
Bupati juga menjelaskan, banyak Bupati yang mengeluh tentang kebijakan Jamkesda. "Sebenarnya Bupati dan Gubernur mau mengcover Jamkesda tetapi regulasinya banyak hambatan, maka alangkah ruginya BPJS. Padahal Bupati dan Gubernur mau nomboki, kenapa tidak dimanfaatkan," kata Hasto.
Selain itu, Hasto juga menyampaikan Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu melahirkan di Kulon Progo masih tinggi dan sulit menurunkannya. Demikian juga, tingkat pengangguran di Kulon Progo masih tinggi, tetapi untuk Angka Harapan Hidup tertinggi se DIY, mencapai usia 75 tahun lebih.
Anggota Komisi IX DPR RI Alex Indra Lukman dari (F-PDIP) berjaji akan memperjuangkan proposal yang diberikan oleh Bupati Kulon Progo. Alex meminta kalau kunjungan kerja ke daerah harusnya yang mendampingi dari kementerian yang bisa mengambil keputusan.
"Misal kita berkunjung lihat kondisi rumah sakitnya dan daerahnya ini bisa langsung diputuskan bahwa ini layak proposalnya kita setujui saat itu juga, sehingga kunjungan kerja ini akan ada artinya. Jangan sampai setiap kunjungan kerja diterima oleh Sekda sehingga tidak bisa mengambil keputusan langsung. Namun hari ini kita diterima oleh Bupati langsung untuk itu kita meminta garansi kepada mitra yang ikut agar proposal yang diajukan Pak Bupati masuk dalam program Kementerian Kesehatan," katanya.
Halaman Selanjutnya
