VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty ditekankan agar diikuti oleh para pengusaha yang menyimpan uang di luar negeri. Langkah ini juga bertujuan merebut lahan investasi agar tidak diambil oleh pengusaha luar negeri.
Rebutan lahan investasi yang dimaksud Presiden Jokowi adalah mengejar dana investasi asing yang saat ini menjadi incaran semua negara di dunia di tengah perlambatan ekonomi global yang ikut menggoyahkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kita merasakan tekanan ekonomi global, ekonomi eksternal yang mempengaruhi dalam negeri. Hampir semua negara ekonomi terguncang, pertumbuhannya kurang empat persen, bahkan minus tujuh. Akibatnya negara berebut investasi," kata Jokowi dalam sosialisasi tax amnesti Pajak di Bandung, Jawa Barat, Senin 8 Agustus 2016.
Menurut dia, dengan rebutan lahan investasi itu, uang yang beredar di pasar global menjadi lebih sedikit, sehingga para pengusaha ditekankan untuk segera mendeklarasikan tax amnesty.
"Rebutan semuanya. Terus kita sama. Kita juga ingin uang masuk ke indonesia sebanyak-banyaknya. Tapi kita lupa, banyak uang yang disimpan di luar, saya tahu semuanya," ujar Jokowi.
Bahkan, Jokowi mencontohkan salah satu koleganya yang menyimpan di negara-negara maju dengan nominal yang luar biasa. Dengan nominal itu, dipastikan bisa berkontribusi untuk meningkatkan pembangunan Indonesia
"Kalau tak percaya, misalnya di Swiss berapa, karena komplit informasinya. Entah yang di Singapura, Hongkong, Amerika Serikat, semuanya ada. Saya kaget besar sekali uangnya," lanjut Jokowi.
Saat ini, para wajib pajak yang telah deklarasi mengikuti tax amnesty sebanyak 1.294 peserta, dengan akumulasi harta atau aset mencapai Rp9,95 Triliun.
"Sebab itu kita berusaha keras, agar uang itu mau kembali ke negara kita, sehingga kita buat Undang-undang tax amnesty," kata Jokowi.
(ren)
