Peserta Tax Amnesty di KPP Pajak Ini Diklaim Paling Banyak
- REUTERS/Iqro Rinaldi
VIVA.co.id – Kantor Pelayanan Pajak DIrektorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat berada di peringkat paling atas dari KPP lainnya sejauh ini, lantaran berhasil menampung dana-dana deklarasi dan repatriasi dari pogram kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.
“Sekarang ranking kami tertinggi. Ada beberapa triliun yang sudah mendeklarasikan. Repatriasi belum banyak, masih kecil-kecilan,” ujar Kepala KPP DJP Jakarta Pusat, Wahyu Karya Tumakaka, saat ditemui di Senayan City Jakarta, Kamis 11 Agustus 2016.
Wahyu mengungkapkan, mayoritas WP yang sudah mendeklarasikan hartanya maupun merepatriasi asetnya merupakan WP Orang Pribadi. Namun secara khusus, diakui Wahyu, setiap KPP tidak memiliki target khusus, karena mengikuti target nasional yang ditetapkan sebesar Rp165 triliun.
“Jadi banyak orang Indonesia yang misalnya punya apartemen di Singapura, atau punya uang di luar negeri (merepatriasi asetnya). (Target khusus), Jakarta Pusat tidak menargetkan,” jelas dia.
Meskipun tidak ada target yang signifikkan, Wahyu mengatakan, seluruh otoritas pajak telah menyatakan kesiapannya untuk melayani para WP, yang ingin mengikuti program kebijakan tax amnesty. Sementara terkait dengan dana repatriasi yang saat ini masih rendah, Wahyu memiliki penjelasan tersendiri.
“Memang transfer uang dalam jumlah besar di satuan dolar AS tidak mudah. Tidak semudah kita mengambil di ATM. Ada Bank Indonesia, ada juga sistem keuangan internasional. Jadi tidak bisa setor sekarang, besok muncul,” kata dia.
Sebagai informasi, dana repatriasi program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sampai dengan pukul 15:35 hari ini, Kamis 11 Agustus 2016 telah mencapai Rp789 juta. Meskipun meningkat dibandingkan realisasi pada 31 Juli 2016 lalu, namun angka ini masih terlampau jauh dari proyeksi yang diperkirakan pemerintah.
(ren)
DJP Waspadai Kebocoran Pajak dari Program MBG dan Koperasi Merah Putih, Potensi Loss Mengintai Negara
DJP mengidentifikasi potensi kehilangan penerimaan pajak dari program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih akibat kerancuan kebijakan dan lemahnya pengelolaan.
