Banyak Investor Incar Proyek di Luar Pemerintah
- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVA.co.id – Di tengah rangkaian agenda perayaan Kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia, yang dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Soetrisno Bachir secara tiba-tiba menyambangi kementerian tersebut. .
Berdasarkan pantauan VIVA.co.id, Kamis 18 Agustus 2016, Soetrisno datang sekitar pukul 09:45. Pertemuan yang berlangsung kurang dari satu jam tersebut, membahas mengenai adanya keinginan investor yang ingin menanamkan investasinya ke proyek-proyek di luar proyek pemerintah. .
"KEIN sudah beberapa kali ada kunjungan ke luar negeri. Ada banyak investor yang ingin berinvestasi di Indonesia, di luar proyek pemerintah," jelas Soetrisno, saat ditemui di kantor Bappenas Jakarta, Kamis 18 Agustus 2016.
Meski enggan membeberkan secara rinci berapa banyak investor yang menyatakan minatnya untuk menanamkan modal di dalam negeri, Soetrisno mengaku keinginan tersebut muncul, setelah pemerintah mengeluarkan sejumlah paket deregulasi.
Namun, sampai saat ini, investor-investor tersebut diakui Soetrisno, masih memiliki kendala yang menghampiri. Maka dari itu, Bambang Brodjonegoro yang belum lama ini dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Chief Investment Officer diharapkan mampu melakukan terobosan baru.
"Tadi kami bahas, bagaimana kita bisa memberikan karpet merah bagi investor yang bukan mengerjakan proyek APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tetapi memang fokus pada investasi," jelas dia.
Menurutnya, pemerintah harus bisa membedakan dalam memberikan insentif bagi investor yang tidak mengincar proyek pemerintah. Dengan begitu, diharapkan investasi yang masuk ke Indonesia akan semakin menggeliat, dan mampu menopang laju pertumbuhan ekonomi.
"Mereka yang ingin menaruh uangnya di sini, harus disambut baik dengan berbagai kemudahan. Intinya, kita harus jemput bola," katanya. (asp)
Bareskrim Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla, Ada Investor Singapura hingga Korsel
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia.
