Kelola Dana Desa, BUMDes Didorong Jadi Induk Usaha
- Dokumentasi Kementerian Desa
VIVA.co.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo mengatakan, aktivitas ekonomi di desa dapat menjadi penopang ekonomi perkotaan. Hal tersebut berlaku, ketika desa berhasil bergerak menjadi pusat produksi.
"Masyarakat desa bisa mendirikan pabrik-pabrik untuk menopang ekonomi di kota. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di desa. Jadi kalau kita bisa menggerakkan masyarakat desa, ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi kita," ujar Eko melalui keterangan tertulis, Jumat, 19 Agustus 2016.
Mendes Eko mengatakan, program dana desa memberikan kesempatan bagi pembangunan desa. Total dana desa pada 2016 mencapai Rp46,9 triliun tersebar di 74.754 desa. Sehingga rata-rata desa mendapatkan dana sekitar Rp600 juta hingga Rp700 juta. Hal tersebut belum termasuk anggaran desa dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
"Kemarin saya ke Kabupaten Belu yang masih masuk kategori desa tertinggal. Mereka (Desa-desa di Kabupaten Belu) mendapatkan dana desa rata-rata Rp680 juta per desa. dari Provinsi dapat Rp250 juta, dan dari Kabupaten Belu Rp400 juta. Jadi total bisa mendapatkan Rp1 miliar," ujarnya menambahkan.
Mendes Eko melanjutkan, yang menjadi persoalan adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah dapat memanfaatkan dana desa untuk memberdayakan ekonomi. Ia berharap, dana desa tersebut dapat memberikan impact pada aktivitas ekonomi warga.
"Rp1 Miliar ini bisa dibilang sebagai dana yang besar, tapi juga bisa dikategorikan sebagai dana yang kecil. Makanya kita sangat perlu mengembangkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes bisa jadi holding company (perusahaan induk) di desa,” ujarnya.
Untuk itu, menteri Eko juga meminta kerja sama Kementerian Dalam Negeri untuk dapat membantu memberikan pelatihan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pelatihan terkait BUMDes.
"Tapi ini juga harus kerja sama dengan gubernur dan bupati. Karena jumlah desa kita sangat banyak, tidak mungkin kita akomodir sendiri."
(mus)
Komisi V Dukung Rencana Mendes Yandri Evaluasi TPP yang Terbukti Nyaleg
Komisi V DPR RI mendukung penuh rencana Mendes PDT Yandri Susanto untuk melakukan evaluasi kinerja Tenaga Pendamping Profesional
