Pengamat: Rencana Akuisisi PGE Ganggu Program Listrik Jokowi
VIVA.co.id – Rencana PT PLN mengakuisisi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dinilai bakal mengganggu program Presiden Joko Widodo dalam membangun pembangkit listrik 35 ribu Megawatt (MW).
Fabby Tumiwa, pengamat energi dari Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan, PLN sempat menyampaikan bahwa dengan mengakuisisi PGE, biaya produksi listrik akan menjadi lebih rendah.
"Namun, dengan kapasitas PGE yang sampai akhir tahun ini ditargetkan hanya mampu memasok geothermal untuk pembangkit 600 MW, jumlah itu masih jauh dari kebutuhan PLN. Sehingga, tidak mungkin itu bisa menekan biaya produksi listrik. Kalau menurunkan biaya panas bumi bagi PLN sih iya, tetapi kalau menurunkan harga produksi masih sulit,” kata Fabby, dalam siaran resminya kepada viva.co.id, Senin 22 Agustus 2016.
Fabby menjelaskan, akuisisi tersebut justru bisa mematikan PGE. Sebab, akan sulit bagi PLN dalam memberikan permodalan, agar PGE melakukan ekspansi dan mengembangkan bisnisnya. “Kalau sekarang PGE di bawah Pertamina, justru kelihatannya bisa lebih lincah,” ujar dia.
Jadi, kata dia, sejauh ini tidak ada dampak strategis dari akusisi tersebut. Untuk itu, PLN disarankan fokus pada pembangunan pembangkit listrik. Saat ini saja, baru sekitar 13 ribu MW pembangkit yang selesai proses tendernya, sedangkan yang lain masih jalan di tempat. “Paling dari akuisisi itu, PLN jadi punya aset (anak usaha) saja, yakni PGE,” tambah dia.
Padahal, mestinya jika ditargetkan pada 2019. sudah harus ada tambahan pembangkit 19 ribu MW, pembangunan pembangkit sudah harus dilakukan saat ini, untuk memenuhi kebutuhan di tahun tersebut.
Sayangnya, saat ini, banyak tender pembangkit yang nasibnya justru tidak ada kejelasan. Bahkan, beberapa tender batal dilaksanakan. Seperti PLTU Jawa 5, PLTU Sumsel 9, PLTU Sumsel 10, PLTMG Pontianak, dan PLTMG Scattered.
Selain itu, ada juga tender yang terancam batal, yakni PLTU Jawa 7, PLTGU Riau, PLTGU Jawa Bali, dan PLTU Jawa 1. Bahkan untuk PLTGU Jawa 1, PLN telah melakukan dua kali perpanjangan penawaran.
Untuk itu, Fabby menyarankan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, untuk benar-benar mengawasi PLN dalam menjalankan program ini.
